PLN Didemo, Desak Listrik Tetap Nyala

oleh -10 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (03/02)

Demo PLN (1)Belum lama berganti manager, PLN Area Sumbawa sudah digoyang aksi demo. Aksi yang dilakukan Forum Kota Sumbawa (Forkots) Senin (2/2) ini terkait dengan pemadaman listrik yang terjadi secara terus menerus. Pendemo yang dimotori Imanuddin Opet Budjik meminta perusahaan listrik negara ini bertanggung jawab dan mendesak adanya regulasi tentang pemberian sanksi kepada PLN jika pemadaman masih terjadi. “Meski pemadaman listrik merugikan masyarakat selaku konsumen, tapi tidak pernah ada sanksi terhadap PLN,” teriak Opet—akrab Korlap aksi ini disapa.

Demo PLNMenurut Opet, PLN hanya bisa meminta maaf ketika terjadi gangguan listrik, sebaliknya jika pelanggan (konsumen) telat membayar listrik sanksinya didenda bahkan jaringan listriknya diputus. “Ini tidak adil dan arogan, PLN salah tidak disanksi, rakyat khilaf ditindak,” teriak pegiat LSM yang mulai mengulang ‘karier’ lamanya.

Banyak kerugian yang dialami warga saat listrik mati. Selain barang elektronik rusak akibat mati mendadak, juga menjadi pemicu terjadinya musibah kebakaran. Yang paling fatal, pemadaman listrik telah mengganggu kelancaran denyut nadi perekonomian di daerah ini. “Ini tidak boleh dibiarkan dan harus dihentikan, kami minta PLN professional dalam memberikan pelayanan bukan mencari keuntungan dari penderitaan rakyat,” cetus Opet.

Sementara orator lainnya, Khairil Anwar alias Uban menyesalkan pemadaman listrik yang hampir merata di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Terkadang pemadaman ini tanpa pemberitahuan sebelumnya sehingga masyarakat kelimpungan dan banyak kegiatan ekonomi yang terpaksa terhenti. Namun Uban merasa aneh, meski kerap terjadi pemadaman tagihan listrik tidak pernah kurang dan sama seperti listrik normal atau nyala terus. Hal ini memunculkan tanda tanya besar bagi masyarakat dan harus disikapi secara serius.

Baca Juga  Muhammad Yamin Segera Dilantik Sebagai Wakil Ketua DPRD Sumbawa

Karenanya baik Opet maupun Uban, mendesak aparat penegak hukum untuk mengaudit-investigasi managemen PLN Sumbawa guna mengungkap sesuatu yang tersembunyi menjadi terang benderang. “Kami minta aparat penegak hukum mengungkap ‘permainan’ pemadaman listrik yang merugikan masyarakat,” tukas Uban yang juga Ketua LSM Kamita ini.

Di bagian lain mereka meminta eksekutif dan legislative turun tangan mengatasi pemadaman yang tak pernah berhenti. Mereka juga memberikan ultimatum kepada managemen PLN dalam waktu 6×24 jam tidak melakukan pemadaman listrik untuk menghindari munculnya gejolak sosial dan mengganggu tatanan hidup masyarakat.

Menanggapi hal itu Asisten Manager (Asmen) Pembangkit, Kurniawan didampingi Asmen Jaringan Hengky Purbo Lesmono, Asmen Pelayanan dan Administrasi Umum Gatot Suharjo, Supervisor H Bambang, Manager Rayon Samawarea Agus Syaifullah, menjelaskan pemadaman listrik secara bergilir dilakukan karena beban puncak pemakaian masyarakat melebihi beban di mesin pembangkit. Pemadaman bergilir ini solusi agar tidak terjadi pemadaman secara total dan menjaga agar mesin tidak mengalami kerusakan lebih parah.

Mengenai adanya persamaan jumlah pembayaran saat listrik padam dengan listrik normal, Kurniawan membantahnya. Secara tekhnis itu tidak terjadi karena baik pra dan pasca bayar sudah dilengkapi dengan proteksi tersendiri. Ketika listrik itu mati maka perputaran meteran juga berhenti. Kurniawan juga menyatakan tidak benar persepsi masyarakat selama ini ketika listrik kembali nyala maka perputaran meteran sangat kencang. “Sudah ada sistem pengereman, meski nyala tiba-tiba meteran tetap berputar normal,” tambahnya.

Baca Juga  Sumbawa Raih Opini WTP Murni

Seharusnya ketika ada ketidakcocokan antara angka di meteran dengan angka yang tertera di rekening (pemakaian), pelanggan dapat melakukan koreksi ke PLN. Selama ini masyarakat selalu komplin ketika terjadi kelebihan pembayaran atau tagihan tidak seperti biasa. Sangat jarang koreksi ini terjadi ketika kekurangan pembayaran. “Baik kurang maupun kemalahan bayar listrik harus dikoreksi agar pembayaran sesuai dengan tagihannya. Bisa jadi bulan ini kurang, bulan berikutnya membengkak karena kekurangan bulan lalu menjadi beban bulan berikutnya,” jelas Kurniawan.

Sementara Hengky—Asmen Jaringan, membantah adanya permainan dalam pemadaman listrik. Pemadaman itu dilakukan selain pemeliharaan mesin, juga untuk menjaga agar mesin tidak mengalami kerusakan lebih fatal. Namun Hengky memperkirakan pada pertengahan bulan ini kondisi listrik akan kembali normal.

Di tempat yang sama H Bambang memberikan klarifikasi soal sosialisasi tentang jadwal pemadaman listrik. Hal itu sudah dilakukan PLN tidak hanya melalui media massa tapi juga langsung turun ke masyarakat di berbagai kecamatan bekerjasama dengan camat dan kepala desa.

Terkait tuntutan pendemo soal kompensasi akibat pemadaman, Haji Bambang menyatakan sudah dilaksanakan PLN. Ketika pemadaman melebihi target yang telah ditentukan yaitu 15 jam padam selama sebulan, akan diberikan kompensasi sebesar 10 persen dari biaya beban. Bahkan sekarang ada aturan baru dan berlaku sejak Januari lalu bahwa kompensasi hingga 20 persen yang diberikan pelanggan pada bulan berikutnya. “Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik, dan informasi mengenai kondisi listrik tetap kami sosialisasikan,” demikian Haji Bambang. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda