Program Transmigrasi di Malaysia Patut Ditiru

oleh -15 views
bankntb

Malaysia, SR (29/01)

Dr Bahtiar Mohamad BBA, M.Sc, PhD
Dr Bahtiar Mohamad BBA, M.Sc, PhD

Program transmigrasi dihajatkan untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk sekaligus memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain. Hampir semua yang menjadi peserta transmigrasi adalah masyarakat tidak mampu sehingga diharapkan dengan mengikuti program tersebut akan mampu meningkatkan kesejahteraannya. Namun kondisi yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia justru sebaliknya. Sebagian besar program ini nyaris gagal karena peserta transmigrasi kerap menemui masalah di lapangan. Di antaranya lahan yang hendak ditempati dikuasai pihak lain yang tidak terakomodir dalam program itu. Selain itu lahan yang diterima tidak sesuai dengan luas yang ditetapkan, sehingga warga trans tidak dapat bercocok tanam karena hanya menerima lahan pekarangan sedangkan lahan usahanya belakangan. Bahkan ada yang belum menerima lahan usaha selama beberapa tahun. Belum lagi persoalan jatah hidup (Jadup) yang sempat dikeluhkan warga trans karena keterlambatan pendistribusian dari pemerintah, meski akhirnya bisa diatasi.

Kondisi ini jauh berbeda dengan program transmigrasi di Malaysia seperti di Perkampungan Bukit Tangga, Kedah, Malaysia Utara yang dikunjungi rombongan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS). Warga trans di sini hidupnya sudah sejahtera. Ini ditandai dengan banyaknya rumah mentereng dan di pekarangannya terdapat mobil parkir, bahkan ada yang lebih dari satu unit.

Menurut Dr Bahtiar Mohamad BBA, M.Sc, PhD—pendamping dari Universitas Utara Malaysia, warga trans di Bukit Tangga ini sudah ditempatkan sejak Tahun 1965. Dulunya lahan ini berwujud hutan belantara yang kemudian dikelola pemerintah menjadi lahan yang akan ditempati guna merealisasikan program pengentasan kemiskinan. Warga yang berada di bawah garis kemiskinan saat itu ditempatkan. Sebelum ditempatkan di daerah trans ini, pemerintah sudah menyiapkan lahan masing-masing seluas 6 hektar. Di lahan itu warga trans diminta menanami pohon karet dan mendapat jaminan kebutuhan hidup (jadup) dari pemerintah sepanjang belum berpenghasilan. “Sebelum menghasilkan, kepala keluarga dilarang mengajak serta istri dan anaknya, tapi tetap difasilitasi untuk berkunjung. Setelah masa panen tiba dan sudah mendapatkan hasil, barulah keluarga diajak serta,” jelasnya.

Baca Juga  Proyek DPPK Tidak Selesai Tepat Waktu
kebun karet
kebun karet

Karenanya program transmigrasi di Malaysia sukses dan sejak Tahun 1990 sudah tidak ada lagi program tersebut seiring dengan menyempitnya lahan dan meningkatnya taraf hidup masyarakat. “Sekarang di daerah transmigrasi ini sudah generasi kedua. Untuk memberdayakan mereka, pemerintah mengalokasikan program wirausaha dan program pendidikan bagi anak-anak mereka minimal sarjana sehingga mereka dapat mengakses pasar tenaga kerja di seluruh Negara ASEAN,” pungkasnya. (*) Baca juga di Gaung NTB

 

iklan bapenda