OJK Minta BPR Sumbawa Turunkan Kredit Bermasalah

oleh -2 views
Kepala OJK Wilayah NTB, Yusri
bankntb

Sumbawa Besar, SR (23/01)

Kepala Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Yusri memberikan apresiasi kepada PD BPR NTB Sumbawa yang berhasil keluar dari keterpurukan. Keberhasilan ini tentu berkat dukungan para pemegang saham terutama pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa, di samping kinerja jajaran BPR setempat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

amdal

OJK mengaku mengamati dan mengawasi keberadaan lembaga perbankan milik pemerintah daerah ini. Dalam empat tahun terakhir sejak konsolidasi dengan beberapa BPR ungkap Yusri, secara kuantitatif kondisinya cenderung semakin membaik salah satunya terlihat dari aset yang dimiliki dari Rp 73,9 Milyar Tahun 2012 meningkat menjadi Rp 109,4 M pada Tahun 2014. Sedangkan seluruh aset BPR NTB yang berjumlah 32 BPR terdiri dari 3 BPR Syariah dan 29 konvensional mencapai Rp 1,062 Triliun.

Diakui Yusri, awal tahun 2014 lalu pihaknya diliputi rasa kekhawatiran karena tingginya kredit bermasalah atau Non  Performing Loan (NPL) di BPR NTB yakni mencapai 10,46 persen termasuk Kabupaten Sumbawa. OJK pun mengambil langkah dengan meminta komitmen BPR di NTB untuk berupaya menurunkan NPL hingga 5 persen yang merupakan target indikatif secara nasional. Dari hasil evaluasi ungkap Yusri, NPL masih 7,35 persen yang artinya berada di atas 5 persen. Tidak mudah menurunkan NPL. Banyak faktor yang seringkali memicu munculnya masalah ini di antaranya dampak krisis multi dimensional yang hingga saat ini membuat banyak dari para debitur bank tidak mampu menyelesaikan masalah kredit mereka yang macet.

Baca Juga  Dinas PUPR Sumbawa Tegur Kontraktor Jembatan Utan

Faktor lain yang juga kerapkali terjadi adalah tidak adanya i’tikad baik dari para debitur untuk segera menyelesaikan masalah ini. Akibatnya tidak jarang bank atau lembaga keuangan akan menerima dampaknya dari kondisi ini. “Tingginya suku bunga memang seringkali menjadi beban berat bagi para debitor untuk menyelesaikan kewajiban mereka pada bank, sehingga mereka tidak mampu menyelesaikan kredit sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat,” ujarnya.

Berkaca dari kondisi ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran agar NPL yang tercatat pada Tahun 2014 tidak sampai mengalami peningkatan pada Tahun 2015 ini.

Karenanya Bank harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, di samping meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia. Dengan SDM yang berkualitas akan menciptakan manajemen yang baik dalam berbagai kegiatan operasional bank terutama untuk hal-hal yang terkait dengan kredit ini, sehingga membantu menjaga kestabilan kondisi dalam bank. “Semoga dengan gedung baru yang diresmikan ini timbul semangat baru untuk semakin meningkatkan kinerja bagi kemajuan BPR ke depan,” demikian Yusri. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda