NPL BPR NTB Sumbawa di Atas Standar Nasional

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (23/01)

Wirawan S.Si MT, Kabag APP Setda Sumbawa
Wirawan S.Si MT, Kabag APP Setda Sumbawa

Kredit bermasalah atau Non Perfomance Loan (NPL) di Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Bart (BPR NTB), ternyata masih di atas standar nasional, atau mencapai sekitar 7 persen.

amdal

Kabag Administrasi Perekonomian Pembangunan dan Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Daerah (APP dan LPBJP) Setda Sumbawa, Wirawan SSI MSi, yang ditmintai tanggapannya kemarin menyatakan, sesunggunya BPR NTB dalam waktu 3 tahun ini sudah menujukan kinerja yang baik, walaupun masih harus menyelesaikan agenda yang sangat fundamental dalam rangka menjaga keberlangsungan sebuah bank, yaitu masih tingginya kredit bermasalah (MPL) yang masih di atas 5 persen. “Tingginya kredit bermasalah, itu merupakan agenda yang harus  diatasi oleh BPR NTB,” katanya.

Oleh karena itu kata Wirawan, Pemda Sumbawa sebagai salah satu pemilik modal berkomitmen untuk melaksanakan fungsinya dalam mengawasi dan melakukan pembinaan agar kinerja yang sudah baik ini  dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Harapan pemerintah kata Wirawan, BPR NTB semakin menegaskan posisinya sebagai penggerak kemajuan usaha ekonomi kecil dan menegah, oleh karena itu orientasinya mestinya lebih banyak memberikan kredit ke arah produsi, tidak yang bersifat konsumtif. “Ternyata kredit yang bermasalah selama ini adalah kredit yang konsumtif,” kata pejabat yang dikenal cerdas itu.

Menyinggung adanya persaingan dengan Bank NTB sebagai sesama bank pemerintah, menurut Wirawan, hal itu tidak dapat dihindari. Oleh karena itu siapa yang memiliki sumber daya yang handal dan mampu bekerja secara profesional, maka itulah memenangkan pertarungan.

Baca Juga  Sambut HUT Kabupaten Sumbawa, 741 Anak Dikhitan Gratis

Namun demikian kata penggemar kuda pacuan itu, bahwa segmen dari kedua bank tersebut berbeda. BPR NTB itu segmennya masyarakat usaha ekonomi kecil, sementara Bank NTB itu sudah menjadi bank umum.

Selain itu Wirawan juga menyampaikan bahwa terkait dengan kepemilikam modal di BPR NTB, ada hal yang perlu segera dibicarakan dengan Pemerintah Provinsi yakni menyangkut komposisi kepemilikan modal.

Dalam Peraturan Gubernur bahwa maksimal modal yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten sebesar 49 persen, sementara untuk provinsi 51 persen, namun kenyataannya sekarang ini kata Wirawan, kabupaten Sumbawa sudah memiliki modal di bank tersebut lebih dari 50 persen, dan bahkan Sumbawa sudah berniat untuk memberikan penambahan penyertaan modal, karena memang investasi di BPR NTB sangat menggiurkan dari sisi prospeknya. “Tahun ini saja BPR NTB memberikan dividen kepada daerah sebagai PAD hampir Rp 2 miliar, apalagi kalau ditambah lagi modalnya maka akan lebih lagi yang didapatkan oleh pemerintah,” jelasnya.

Untuk itu kata Wirawan, apakah nanti Gubernur mau merevisi Perbub tersebut untuk memberikan kesempatan kepada Kabupaten Sumbawa untuk menambah kepemilikan modalnya, hal ini akan dibicarakan.

Menyinggung kekhawatirkan terulangnya kembali kasus “korupsi berjamaah” di LKP sebelum peleburan menjadi BPR, menurut Wirawan   dengan kondisi sekarang ini BPR NTB lebih baik dan permasalahan lalu tidak akan terulang kembali, karena memang pemerintah akan melakukan pemantaun dan pengawasan secara intens.

Baca Juga  Didesak Proses Hukum, Pemda Pilih Penagihan

“Kita akan pantau terus, dewan pengawas yang telah dipilih, secara reguler akan malaporkan perkembangan bank kepada pemerintah,” jelasnya seraya menambahkan bahwa Pemda Sumbawa juga telah membentuk tim pembina yang diketuai oleh Bupati. (*) Baca juga di Gaung NTB

 

iklan bapenda