Sumbawa Besar, SR (18/01)
Menjadi tenaga kerja ke luar negeri ternyata masih menjadi primadona bagi masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Buktinya, meski hingga kini pintu Saudi Arabia masih dimoratorium oleh pemerintah pusat, pengiriman TKI terus menunjukkan peningkatan.
Di tahun 2013, tercatat ada sebanyak 4.089 TKI dari Bumi Sabalong Samalewa, yang bekerja di luar negeri. Sementara tahun 2014 lalu, ada sebanyak 5.042 orang. Dari jumlah tersebut, kaum Hawa mendominasi sebanyak 4.936 berbanding 106 dengan kaum Adam. Negara Timur Tengah masih menjadi destinasi utama para Pahlawan Devisa ini, untuk mengais rezeki demi memperbaiki ekonomi keluarganya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa, melalui Kabid Penempatan Tenaga Kerja, Nurhikmah, SPt, mengakui bila menjadi TKI masih menjadi primadona bagi masyarakat di Tana Samawa. Faktor ekonomi dan masih terbatasnya lapangan kerja dalam negeri, khususnya bagi wanita menjadi alasan utama yang bisa dikedepankan.
Untuk tahun ini, Nur—sapaan akrabnya, memprediksikan pengiriman TKI masih meningkat, namun jumlahnya tidak terlalu signifikan. Ini dikarenakan mulai tahun 2015, sector informal bakal dikurangi mengingat banyak kasus yang dihadapi TKI, terutama gaji yang tidak dibayarkan sampai penyiksaan oleh majikan. “Tahun ini sector formal lebih banyak dibutuhkan ketimbang informal,” ujarnya.
Meski sektor formal lebih diutamakan, hal itu tampaknya tidak akan mampu mengurangi minat masyarakat untuk bekerja menjadi TKI. Fakta diakhir tahun nanti mulai diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN menjadi acuannya. Saat itu, arus barang dan penyerapan tenaga kerja sudah tidak ada skatnya lagi alias bebas bersaing dengan siapa saja.
Di sinilah kata Nur, nantinya TKI diharapkan memiliki kemampuan yang mumpuni, agar punya daya saing dengan tenaga kerja dari negara lainnya. “Tugas pemerintah sekarang harus menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK), agar TKI kita nanti punya skill,” tandasnya.
Masalahnya sambung Nur, Kabupaten Sumbawa belum memiliki izin untuk melaksanakan pelatihan keterampilan bagi CTKI. Memang selama ini ada Loka Latihan Kerja (LLK). Tapi itu, belum memenuhi standar selain LLK hanya diperuntukkan bagi pelatihan kejuruan.
Untuk dapat melaksanakan pelatihan keterampilan bagi CTKI, LLK ini harus dijadikan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN). Untuk merealisasikannya, tugas pemda sekarang mengajukan anggaran ke pemerintah pusat untuk pembangunan fisiknya. “Kita coba optimalkan dulu LLK, terutama menyediakan sarana yang memenuhi standar untuk pelatihan CTKI,” pungkasnya. (*) Baca juga di Gaung NTB
