Takut Jadi Saksi, Warga Olat Rawa Lapor Dewan  

oleh -2 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (14/01)

Kasus ilegal logging di Hutan Gili Ngara Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir yang memicu perseteruan antara polisi dan petugas kehutanan, membuat warga setempat resah. Sebab buntut dari perseteruan itu polisi melaporkan petugas kehutanan karena diduga melakukan pencemaran nama baik. Dan beberapa warga Desa Olat Rawa dipanggil penyidik kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Keinginan warga agar mereka tidak terseret dalam masalah itu. Karenanya warga mendatangi DPRD Sumbawa untuk menyampaikan keluhannya.

amdal

Perwakilan Warga, Rusli HM Yasin dalam hearing yang difasilitasi Komisi I dan Komisi II DPRD dan dihadiri utusan Polres Sumbawa dan Dinas Kehutanan, Senin (12/1), mengaku warganya merasa tidak tenang dengan adanya persoalan tersebut. Beberapa warga harus menerima relaas dari kepolisian untuk menghadap dan dimintai keterangan. Mereka merasa dilibatkan dalam kasus yang menurut Ramli, sesungguhnya hanya melibatkan dua institusi yakni kepolisian dan kehutanan. “Mengapa masyarakat harus dibawa-bawa dalam masalah dua instansi ini, mestinya masyarakat tidak dilibatkan,” katanya.

Dan masalah yang terjadi pada 18 Desember 2014 lalu itu ungkap Ramli, mestinya cukup diselesaikan antara pihak kepolisian dan kehutanan saja. Bagi masyarakat sebenarnya masalah tersebut sudah selesai ketika pertemuan di Kantor Desa Olat Rawa. “Kami berharap agar masalah ini diselesaikan oleh dua instansi itu, dan kami harap pemanggilan dan pemeriksaan terhadap warga dihentikan,” pintanya.

Sementara itu Perwakilan Polres Sumbawa, IPTU Muaji (KBO Reskrim) didampingi Kaur Mintu AIPTU Eko Riyono dan Kanit Tipiter Jakun, menjelaskan kasus Olat Rawa sekarang ini sedang dilakukan penyelidikan. Seharusnya kata Muaji, masalah tersebut tidak dibawa ke DPRD karena sedang ditangani pihak kepolisian. Karenanya dia berharap kepada semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada penyidik kepolisian untuk menuntaskan proses hukum yang sedang berjalan.

Baca Juga  Pemilu 2019, Konversi Suara Tidak Lagi Gunakan BPP

Ditambahkan Eko Riyono, kasus itu sudah menjadi ranah penyidik dan harus dituntaskan.  Menurutnya proses penyidikan tersebut dilakukan untuk mengetahui posisi (konstruksi kejadian) sebenarnya dari persoalan yang mencuat ke permukaan. Memang diakui Eko, untuk mengetahui posisi ini ada beberapa warga yang dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi. “Kami tidak dapat mengambil kesimpulan kalau semua pihak yang diduga mengetahui masalah ini tidak dimintai keterangan,” jelasnya.

Untuk diketahui kata Eko, pihak kepolisian harus menghargai setiap laporan yang disampaikan oleh siapapun. Mengenai terbukti atau tidak itu tergantung dari hasil penyelidikan. “Kami tidak ingin informasi yang diterima penyidik bersifat sepihak, semua harus komprehensif agar kesimpulan yang diambil nanti tidak keliru,” tandasnya.

Karenanya Eko berharap kepada masyarakat yang diundang penyidik dapat menyampaikan informasi atau klarifikasi untuk memperjelas persoalan yang terjadi terhadap kasus Olat rawa tersebut.

Sementara itu KPH Batu Lanteh, Julmansyah S.Hut menyatakan bahwa pihaknya tidak melibatkan masyarakat setempat dalam kasus Olat Rawa. Terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan Polhut di wilayah Hutan Gili Ngara Desa Olat Rawa menurut Julmansyah tidak ada yang salah karena memang saat itu mereka sedang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan pengamanan terhadap barang temuan (kayu) itu bagian dari perlindungan kawasan hutan. “Saya kira tidak ada yang salah dengan semua yang kami lakukan,” katanya

Baca Juga  PDIP Desak Pemda Tertibkan Café Sampar Maras

Ia justru menilai apa yang terjadi antara kepolisian dan petugas kehutanan hanya miss komunikasi dan kedepan agar terjalin komunikasi yang baik sehingga tidak lagi terulang seperti ini.

Terkait dengan proses hukum yang dilakukan kepolisian, Julmansyah menyatakan akan menunggu hasilnya dan berharap penyidik dapat bekerja secara obyektif dan adil.

Sementara itu Kepala Dishutbun Sumbawa, Ir Sigit Wratsongko menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang selama ini telah membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan hutan. Ketika ada dugaan anggota Polhut yang bermain-main dalam masalah kayu, Sigit menyatakan tidak akan tutup mata dan pembinaan akan terus dilakukan.

Untuk diketahui kata Sigit, setiap anggota yang berada di lapangan tetap dilengkapi dengan surat tugas. Dan masalah kehutanan itu menjadi kewenangan penyidik kehutanan, sementara kepolisian melakukan penyidikan umum. “Masing-masing instansi sudah ada tugas sesuai dengan aturan,” tandasnya.

Dalam melaksanakan tugas di kawasan hutan lanjutnya, petugas kehutanan sudah diingatkan agar semua barang temuan dapat diangkut dan jika tidak diangkut dapat dimusnahkan. Bahkan sambungnya, kepada anak buah diperintahkan untuk membawa Chainsaw untuk melakukan evakuasi terhadap setiap kayu temuan. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda