Sumbawa akan Bebas Miras

oleh -0 views
bankntb

Ranperda Larangan Minuman Beralkohol Siap D ibahas

Sumbawa Besar, SR (10/01)

amdal
Kabag Hukum I Ketut Sumadiarta SH
Kabag Hukum I Ketut Sumadiarta SH

Kabupaten Sumbawa bakal terbebas dari minuman beralkohol dalam jenis apapun. Jika sebelumnya minuman dengan kadar alkohol hingga 5 persen masih ditolerir, namun kali ini sepertinya tidak lagi. Itupun jika Ranperda tentang Larangan Minuman Keras (Miras) yang diajukan Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa lolos menjadi Perda yang akan dibahas pada Tahun 2015 ini.

Kabag Hukum Setda Sumbawa, I Ketut Sumadiarta SH yang dikonfirmasi Jumat (9/1), mengatakan Ranperda tentang larangan peredaran minuman keras merupakan salah satu dari 11 Ranperda yang diajukan eksekutif pada Tahun 2015. Dalam Ranperda Miras ini, semua jenis miras dilarang beredar termasuk Bir Bintang (kadar alcohol 5 persen) yang selama ini bebas diperjualbelikan. Namun untuk meloloskan Ranperda ini pihaknya tengah melakukan finalisasi rancangan sekaligus berkonsultasi ke Kementerian Hukum dan HAM. Sebab di aturan yang lebih tinggi mengatur tentang pengawasan dan pengendalian minuman keras. Artinya miras masih bisa beredar di tempat-tempat tertentu dengan pengawasan dan pengendalian secara ketat. “Kita mencoba memproses pelarangan. Inilah yang kita konsultasikan apakah kalau Sumbawa membuat Perda tentang larangan ini tidak bertentangan dengan aturan di atasnya,” katanya.

Konsultasi ini tambah Ketut, penting dilakukan agar Perda larangan yang dibuat tidak dibatalkan pusat karena bertentangan dengan aturan di atasnya. Selain itu hasil konsultasi ke Kemenkum HAM untuk menjawab dinamika yang berkembang ketika Ranperda ini dibahas di dewan.

Baca Juga  Zebra Pertama Jaring 30 Pelanggaran

Diakui Ketut, ketika Ranperda ini disosialisasikan semua mendukungnya dan menginginkan Sumbawa bebas minuman beralkohol karena keberadaannya berdampak negative bagi masyarakat. Karenanya Pemda merumuskan larangan bukan pengendalian dan pengawasan. Tentunya rumusan larangan ini harus juga memperhatikan kaidah-kaidah yakni tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Disinggung mengenai Kabupaten Bima yang berhasil menerbitkan Perda larangan minuman beralkohol, Ketut mengaku sudah mempelajarinya dan ternyata isinya juga pengendalian dan pengawasan yang artinya masih diijinkan beredar di tempat-tempat tertentu seperti hotel berbintang.

Ranperda Kepala Desa

Selain soal miras, eksekutif juga mengaku Ranperda tentang Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa yang mengacu pada amanat UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Yang menonjol dari Ranperda ini di antaranya perubahan mengenai pemilihan kepala desa yaitu dilakukan secara serentak, dan masa jabatan (periodesasi) kades yang sebelumnya hanya dua periode kali ini sampai tiga periode.

Dua Ranperda Batal Dibahas

Kemudian Ranperda tentang Ketenagalistrikan, dan Ranperda tentang Zonasi Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Meski rancangan dua Ranperda tersebut sudah selesai, sepertinya batal dibahas menyusul berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU itu menyebutkan ada tiga urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota ditarik menjadi kewenangan pusat dan propinsi yaitu bidang kehutanan, pertambangan dan kelautan. Misalnya perijinan pembangkit listrik tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten, perijinan wilayah perairan dari 1 hingga 4 mil yang sebelumnya menjadi kewenangan kabupaten kini sudah beralih menjadi kewenangan propinsi. demikian dengan perijinan yang berada di dalam kawasan hutan lindung sudah diambil alih pusat dan propinsi. Kabupaten hanya bisa berperan ketika ditugaskan pusat atau propinsi. Dengan tidak lagi memiliki kewenangan, ungkap Ketut, tentu berdampak bagi daerah terutama adanya perubahan perangkat organisasi, dan alotnya pengurusan atau pelayanan karena birokrasi yang semakin panjang. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda