Perluasan Bandara Sultan Kaharuddin Bakal Terealisasi

oleh -8 views
bankntb

Komisi IV DPRD Propinsi Siap Berjuang

Sumbawa Besar, SR (29/12)

Nurdin Ranggabarani SH MH, Sekretaris Komisi IV DPRD Propinsi NTB
Nurdin Ranggabarani SH MH, Sekretaris Komisi IV DPRD Propinsi NTB

Arus penerbangan di Bandar Udara Sultan Kaharuddin Sumbawa Besar terus menggeliat. Tiga maskapai penerbangan yang melayani rute Sumbawa—Mataram—Sumbawa, Sumbawa—Denpasar—Sumbawa, tidak pernah terlihat sepi. Muncul keinginan, agar maskapai yang ada menambah armada sehingga dapat melayani penerbangan dalam 2-3 kali sehari. Harapan terbesar lainnya adalah bandara setempat dapat didarati pesawat berbadan lebar. Yang menjadi persoalan untuk mendaratkan pesawat sejenis boeing ini, runway (landasan pacu) bandara harus diperpanjang. Tentunya perpanjangan runway berdampak terhadap perluasan bandara. Dan perluasan bandara berdampak pada pembebasan lahan yang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Hal inilah yang menjadi salah satu agenda Komisi IV DPRD NTB yang menangani Bidang Infrastruktur, Perhubungan dan Lingkungan Hidup melakukan kunjungan kerja ke Sumbawa.

Dalam jumpa persnya usai mengunjungi Bandara Sultan Kaharuddin, belum lama ini, Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani SH MH mengakui kunjungan ini terkait rencana  memperpanjang landasan pacu yang idealnya dibutuhkan sekitar 2.250 meter dari saat ini hanya 1.650 meter. Artinya masih dibutuhkan antara 600-800 meter untuk bisa didarati pesawat berbadan lebar. Saat ini ungkap Nurdin Raba—sapaan populer politisi PPP ini, animo masyarakat terhadap transportasi penerbangan sangat tinggi. Ini dibuktikan dengan pemesanan tiket yang harus dilakukan beberapa hari sebelum penerbangan, jika terlambat bakal tidak mendapatkan seat.

Karena itu perluasan bandara harus segera dilakukan. Untuk perluasan ini dibutuhkan tambahan lahan sekitar 15 hektar (Ha) termasuk di dalamnya 6,6 Ha untuk perpanjangan runway dan selebihnya untuk bangunan pendukung seperti perkantoran, terminal keberangkatan dan kedatangan serta beberapa fasilitas lain di antaranya menara control (ATC) yang sudah tidak memenuhi syarat karena tidak mampu mengontrol landasan dari ujung ke ujung karena dibangun Tahun 1970-an tanpa dilakukan peninjauan setiap 10 tahun.

Baca Juga  Ali Sakti Versus Suhaili Amin Adu Taktik Raih Simpati Rakyat

Persoalan lainnya, tidak sterilnya kawasan bandara dari aktivitas di luar kebandaraan. Misalnya di tengah bandara masih terdapat saluran irigasi yang dipergunakan untuk per tanian sehingga seringkali malar (pengatur air) berseliweran di dalam bandara dengan parang dan peralatan lainnya. Bagi maysarakat Sumbawa mungkin ini tidak menjadi persoalan, tapi tamu di luar Sumbawa tentu dianggap sesuatu yang ganjil. Saluran yang ada di landasan bandara mesti dibelokkan dengan menyisir sisi bandara sehingga kepentingan-kepentingan untuk mengontrol aliran air dan sebagainya dap at dilakukan dengan tidak memasuki areal bandara.

Karenanya persoalan itu menjadi pemikiran bersama, sehingga perlu sharing antara pemerintah kabupaten, pemprop dan pemerintah pusat dengan kewenangan masing-masing. Namun untuk terlaksananmya kewenangan Pempus mestinya didahului dengan terlaksananya kewenangan pemerintah kabupaten yakni pembebasan lahan. Untuk pembebasan lahan ini ungkap Nurdin, akan coba disikapinya melalui APBD-P Propinsi Tahun 2015. Selama ini APBD Propinsi, selain  kepentingan propinsi telah dialokasi bagi kepentingan kabupaten/kota lainnya. Seperti BIL Rp  125 M, Islamic  Center Rp 300 M, pembebasan lahan Bendungan Pandanduri Rp 25 M, Bendungan Rababaka di Bima, pembebasan lahan Bintang Bano KSB dan tidak lama lagi  pembebasan lahan bendungan di Lombok Barat. “Lalu Sumbawa mendapat apa ?  inilah saatnya kita bersama-sama menggedor propinsi untuk mendukung alokasi dana bagi pembebasan lahan  bandara, karena tanpa informasi atau usulan dari kita kemungkinan Pemprov tidak mengetahuinya. Insha Allah akan kami perjuangkan,” seru Nurdin Raba diamini Baijuri Bulkiah SH–Anggota DPRD Propinsi dari Fraksi Demokrat.

Baca Juga  Tingkatkan Partisipasi Masyarakat KPU KSB Gelar Atraksi Budaya

Menurut Nurdin, kondisi Bandara Sultan Kaharuddin jauh tertinggal jika dibandingkan dengan  Bandara Sultan Salahuddin Bima yang hampir semua maskapai sudah masuk, dan runway yang dimiliki lebih panjang. Nurdin mengaku sudah mengingatkan pemerintah propinsi bahwa konektivitas penerbangan keluar negeri itu penting misalnya dari BIL ke Changi Singapore, Kuala Lumpur Air Port, Hongkong, Beijing, Australia, Korea bahkan akan dibuka BIL—Jepang, namun diharapkan tidak mengabaikan konektivitas penerbangan di dalam Propinsi NTB. Misalnya BIL—Bima, dan BIL—Sumbawa dengan meningkatkan kapasitas bandara. “Jangan sampai mementingkan penerbangan di luar daerah tapi di dalam daerah terabaikan, ini yang tidak kita inginkan. Kami ingin bandara menjadi hidup, perekonomian meningkat, kunjungan ke daerah ini tinggi, dan investasi bisa masuk. Yang jelas multiplier efect positifnya sangat banyak. Ini tugas kita bersama, termasuk media massa sebagai salah satu wahana penyerapan aspirasi untuk menggugah penentu kebijakan,” tandasnya.

Ditanya apakah rencana pembebasan lahan sudah dikomunikasikan DPRD Provinsi dengan Pemprov ? Nurdin mengaku belum dilakukan karena menjadi tugas DPRD dan Pemda Sumbawa mengingat persoalan pembebasan lahan secara operasional berada di daerah. Demikian dengan kalkulasi anggaran pembebasan lahan juga belum diketahui. Namun dia berharap harga lahan dan bangunan yang terkena dampak pembebasan disesuaikan dengan NJOP dan harga pasar. “Kami berharap masyarakat terkena dampak ikut berkonstribusi dengan tidak memainkan harga tanah dan bangunan,” demikian Nurdin Raba. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda