PPS Dibahas Januari 2015

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (25/12)

Fahri  Hamzah SE, Wakil Ketua DPR RI
Fahri Hamzah SE, Wakil Ketua DPR RI

Perjuangan Pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa (PPS) sepertinya kian meredup. Semangat yang sebelumnya berapi-api lambat laun mulai padam seiring dengan terkuburnya harapan masyarakat. Terlebih lagi tokoh yang getol menyuarakan dan mengaku berada di garda terdepan dalam upaya menggolkan daerah otonomi baru tersebut terkesan diam seribu bahasa, yang seolah-olah lupa bahwa amanah rakyat PPS berada di pundak mereka.

amdal

Namun Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah SE yang dicegat saat berkunjung ke Sumbawa, Selasa (23/12) menegaskan perjuangan pembentukan PPS tidak pernah kendor. Saat ini pihaknya masih menunggu rapat Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri yang direncanakan dilaksanakan 12 Januari 2015 mendatang. “Kita mau mendengar sikap resmi pemerintah melalui Kemendagri,” kata politisi yang juga tokoh pejuang PPS.

Ia meyakini pembahasan PPS tidak mulai dari nol lagi karena semua persyaratan administrasi termasuk pembahasannya sudah selesai dan tidak ada persoalan. Kegagalan kemarin, menurut Fahri, disebabkan adanya konflik yang tidak bisa dihalau pada detik terakhir. “Padahal tinggal satu ketokan palu saja PPS disahkan. Ini yang kita sayangkan, orang lain yang bermasalah ternyata kita yang terkena getahnya sehingga PPS ditunda,” sesalnya.

Karenanya Ia ingin menegaskan kepada Mendagri yang baru bahwa masyarakat PPS sangat solid dan tidak memiliki konflik sehingga PPS harus masuk daftar nomor satu untuk disahkan.

Baca Juga  Ketua Terpilih REI NTB Mendatang Harus Rela Berkorban

Ditanya apakah konflik politik antara dirinya dengan Jokowi bisa menjadi penghalang pembentukan PPS ? Fahri menegaskan bahwa PPS adalah aspirasi masyarakat, dan UU pemekaran daerah adalah satu-satunya UU yang sifatnya sangat aspiratif. “Jadi jangan lihat figur saya, tapi lihat masyarakat yang menyuarakan aspirasinya,” ucap Fahri.

Bagaimana dengan moratorium ? Fahri menegaskan bahwa moratorium tidak dikenal dalam perundang-undangan. Demikian dengan aspirasi masyarakat juga tidak mengenal moratorium. Karenanya Ia optimis PPS paling cepat akan disahkan Tahun 2015. “Saya harus tekan terus masalah ini, dan akan bersikap setelah mendengar penjelasan dari menteri dan komisi II,” pungkasnya. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda