Batu Dulang-Tepal Harus Jadi Jalan Propinsi

oleh -87 Dilihat

Sumbawa Besar, SR (22/12)

Kadis PU Sumbawa, H Saad Abdullah ST
Kadis PU Sumbawa, H Saad Abdullah ST

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sumbawa, H Saad Abdullah ST mendukung upaya Camat Batu Lanteh, M Nawawi S.Sos yang menagih janji Gubernur NTB untuk memperbaiki ruas jalan Batu Dulang—Tepal wilayah kecamatan setempat. Sebab keinginan camat sejalan dengan upaya yang tengah dilakukan Dinas PU. Menurut Haji Saad—akrab pejabat vokal ini disapa, Jalan Batu Dulang—Tepal dan ruas jalan ke beberapa desa wilayah tersebut masih berstatus jalan kabupaten. Untuk memperbaikinya pemerintah daerah mengalami keterbatasan anggaran, sehingga muncul solusi merubah status jalan itu menjadi jalan propinsi sehingga perbaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab propinsi. Langkah itu direspon positif Kadis PU Propinsi setelah pihaknya melakukan koordinasi belum lama ini. “Sudah ada komitmen  pemerintah propinsi untuk merealisasikan harapan masyarakat Sumbawa terutama warga Kecamatan Batu Lanteh,” ucap Haji Saad.

Meski demikian pengusulan perubahan status ini belum dilakukan karena masih menunggu berakhirnya tahun anggaran 2014. Jika hal ini sudah diusulkan jelas Haji Saad, akan dikaji pemprov dan ketika peralihan status dinyatakn layak, Gubernur akan mengeluarkan SK. SK ini ditindaklanjuti Bupati Sumbawa dengan menerbitkan SK menghilang status jalan kabupaten pada ruas jalan di wilayah Batu Lanteh, kemudian dianggarkan propinsi bagi perbaikannya. “Komitmennya sudah terbangun tinggal eksennya,” cetus Haji Saad, seraya menambahkan bahwa ruas jalan di Batu Lanteh yang harus diperbaiki sepanjang 93 kilometer meliputi Batu Dulang—Tepal 28 kilometer dan Tepal—Musuk sekitar 60–an kilometer.

Baca Juga  Diresmikan Presiden Jokowi, Bendungan Beringin Sila Mampu Airi 3.500 Hektar Lahan

Mengingat peralihan status masih memerlukan waktu, Dinas PU tidak tinggal diam melihat kondisi ruas jalan tersebut yang di sejumlah titik mengalami kerusakan yang sangat parah. Sejak Oktober 2014 lalu, sejumlah titik rawan ditangani melalui program Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) dan sampai saat ini sarana berupa alat berat (excavator), greder dan dump truk masih berada di lokasi yang langsung bertindak membuka ruas jalan yang tertutup longsor atau meratakan yang tertimbun lumpur. Karenanya Haji Saad menilai keliru jika Camat Batu Lanteh menyatakan tidak ada kegiatan UPR di wilayahnya. “Mungkin camat tidak melihat alat berat itu berada di Seleleng, dan setiap saat bisa berpindah-pindah tergantung dimana ada titik yang sulit dilalui. Sekarang ada di Seleleng, mungkin besok atau lusa bahkan minggu depan bisa di Kelawis, Batu Rotok dan Tepal,” tandasnya.

Baca Juga  Kerusakan Jalan Batudulang-Punik Segera Diperbaiki

Anggaran UPR tetap dialokasikan setiap tahun dan pada Tahun 2014 ini mencapai Rp 800 juta dan menjelang akhir tahun masih tersisa puluhan juta yang sudah dikembalikan ke kas daerah. Sedangkan Tahun 2015 mendatang, UPR dianggarkan sekitar Rp 400 juta. “Kita terus berusaha menangani jalan itu tidak hanya melalui APBD dan APBD Propinsi tapi juga program pusat,” ujarnya seraya menyampaikan apresiasi kepada camat yang telah memberikan masukan sekaligus mendukung langkah jajarannya untuk penanganan jalan di Batu Lanteh. (*) Baca juga di Gaung NTB

pilkada mahkota mahkota rokok NU
Azzam

Responses (2)

  1. kami berharap ini bukan upaya melepas tanggung jawab dari pemda sumbawa,karena selama ini jalan batulanteh belum ada grand design yang jelas,pengerjaaannya cendrung taktis dan sporadik semata. kalau memang pemda kabupaten sumbawa tidak bisa memperbaiki jalan batulanteh maka upaya pengalihan status menjadi jalan propinsi adalah salah satu sulusi ,tpi tentunnya bukan sebatas omong di media,melainkan ada langkah konkrit yang dilakukan oleh pemda sumbawa. kemudia untuk anggaran tahun 2015 kami harap janji-janji seperti tahun sebelumnya..

    1. Kondisi imfrastruktur jalan kebatulanteh menjadi rintangan terberat masyarkat pada saat menuju kota sumbawa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan dan ekonominya. Imfrastruktur jalan Batulanteh memang mendapat perbaikan dari pemda tapi yang menjadi persoalan adalah pengerjaannya masih kurang maksimal. sehingga terkesan hanya menghabur-hamburkankan anggaran, menambah jumlah korban dan membuat masyarakat terpaksa mebayar ongkos transportasi (hatop) dua kali lipat dari biasanya. Sehingga harapan kami kepada pemerintah, untuk anggaran 2015, supaya imfrastruktur jalan ke Batulanteh bisa dibenahi dengan alternatif perencanaan proyeknya yang benar-benar matang sehingga perbaikan-perbaikan yang kurang maksimal selama ini tidak terulang kembali.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *