Pemda Sumbawa Komit Jaga Hutan Pulau Moyo

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (18/12)

hutan pulau moyo 1Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa memberikan perhatian serius terhadap kasus perambahan hutan di Pulau Moyo. Hal ini ditandai dengan digelarnya rapat koordinasi di Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (17/12) Dalam rapat bersama Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Sumbawa, Bupati Sumbawa diwakili Asisten Pemerintahan Drs HM Ikhsan M.Pd menyampaikan bahwa Taman Buru Pulau Moyo merupakan salah satu kawasan konservasi yang berfungsi sebagai kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk perburuan satwa secara teratur, sehingga menjadi kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan serta pengawet keragaman jenis tumbuhan, satwa dan keunikannya. Kawasan konservasi Taman Buru Pulau Moyo merupakan salah satu dari 20 unit kawasan yang dikelola Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB (BKSDA NTB).

amdal

Namun menyangkut permasalahan berupa perambahan hutan oleh oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab di Pulau Moyo, H Ikhsan berharap kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa serta aparat terkait lainnya melakukan pengamanan dan perlindungan hutan, antara lain menggelar patroli rutin, patroli fungsional, patroli mendadak, penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat agar perambahan hutan dapat dihentikan dan fungsi hutan tetap dapat dilestarikan.

Mata Jitu, Aset Labuan Aji Pulau Moyo
Mata Jitu, Aset Labuan Aji Pulau Moyo

Pada kesempatan itu, H Ikhsan juga menyampaikan bahwa di Kabupaten Sumbawa hingga saat ini memiliki kawasan hutan seluas 398.108,35 Ha. Dengan perbandingan luas kawasan hutan yang harus dilindungi dengan aparat yang bertugas untuk mengawasi hutan pada Dishutbun Sumbawa hanya sekitar 80 orang. Kondisi ini sangat tidak memadai dengan perbandingan 1: 5000 hektar, sementara idealnya yakni 1: 1000 hektar. Artinya 1 orang hanya mampu efektif melakukan pengawasan hutan untuk 1000 hektar hutan.

Baca Juga  Ungkap Kecurigaan Warga, Polisi Grebeg Rumah Tersangka Narkoba

Karenanya dalam upaya menghadapi persoalan–persoalan yang terjadi yang mengarah kepada pengrusakan hutan seperti illegal logging, perambahan, dan perladangan liar, diperlukan pembentukan tim terpadu pengamanan dan perlindungan hutan.  (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda