Perkara Anak Diselesaikan di Luar Peradilan

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (13/12)

Sugeng Hariadi SH MH, Kajari Sumbawa
Sugeng Hariadi SH MH, Kajari Sumbawa

Perlindungan anak harus mengemukakan prinsip-prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Namun kenyataannya banyak anak-anak yang harus mendekam di balik jeruji besi hanya karena kejahatan ringan yang dilakukan seperti pencurian, dan ironisnya mereka tidak mendapatkan dukungan baik dari pengacara maupun dinas sosial.

Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam LP rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Karenanya diversi khususnya melalui konsep Restorative Justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Untuk menyatukan persepsi aparat penegak hukum dan peradilan di Kabupaten Sumbawa, digelar kegiatan Diskusi Penerapan Diversi dan Restorative Justice System Dalam Peradilan Anak. Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa, Jumat (12/12), dihadiri Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi SH MH, Kapolres Sumbawa AKBP Karsiman SIK MM, Kapolres KSB AKBP Teddy Suhendriawan SIK M.Si, perwakilan Bapas Sumbawa, Kalapas Sumbawa Rachmat Mulyana Bc.IP dan Wakil Ketua PN Sumbawa, Ade Sumitra Hadisurya SH M.Hum, masing-masing beserta jajarannya.

Dalam keterangannya usai pertemuan, Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi SH MH selaku tuan rumah, menjelaskan, diskusi tersebut untuk menyamakan persepsi agar terbangun sinergisitas di antara aparat penegak hukum dalam hal peradilan anak dalam rangka menyikapi UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara baik dan benar. Apalagi ada terbit UU Perlindungan Anak yang baru yaitu UU 35 Tahun 2014 yang ada penambahan beberapa pasal yang mengatur tentang Diversi.

Baca Juga  Pilkada Sumbawa Ricuh, 5 Terluka, 4 Provokator Tertangkap

Menurut Kajari, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sedangkan restorative justice  adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. “Dengan diversi, hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum,” jelasnya.

Diversi sejatinya bertujuan untuk menghambat atau mengurangi efek negatif (stigma) yang ditimbulkan oleh sistem peradilan pidana. Namun diversi ini diterapkan pada pelanggaran-pelanggaran ringan di mana keluarga, sekolah atau institusi sosial informal lainnya telah bertindak dengan cara yang layak dan konstruktif. Misalnya kasus perkelahian dan pencurian, atau kasus yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun penjara. Melalui UU ini, wajib hukumnya bagi aparat penegak hukum untuk mengarahkan penyelesaian di luar peradilan, berbeda dengan masa lalu penyelesaian di luar peradilan hanya bersifat kebijakan. Tapi jika tidak dapat diselesaikan melalui upaya kekeluargaan, maka tetap dilanjutkan ke proses hukum. Diversi ini tidak dapat diterapkan untuk pidana penjara di atas 7 tahun, dan kepada seorang residivis. Meski demikian prosesnya sedikit berbeda dari orang dewasa terutama soal waktu, misalnya di penyidikan (kepolisian) maksimal 7 hari dapat diperpanjang 8 hari, kemudian di penuntutan (kejaksaan) selama 5 hari dan diperpanjang 5 hari untuk ditindaklanjuti ke proses peradilan. “Penerapan diversi ini bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak,” pungkasnya. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda