Proyek Jalan dan Jembatan Terancam Gagal

oleh -5 views
Desa Emang Lestari, Kecamatan Lunyuk
bankntb

Sumbawa Besar, SR (10/12)

H Saad Abdullah, Kadis PU Sumbawa
H Saad Abdullah, Kadis PU Sumbawa

Mimpi masyarakat terutama yang berada di daerah terpencil sepertinya tidak akan pernah terwujud. Harapan mereka untuk membuka keterisoliran daerahnya akibat terputusnya jalur transportasi harus sirna. Sebab jembatan dan jalan yang diharapkan dapat terealisasi pada Tahun 2015 mendatang agar mereka tidak semakin terpuruk dalam jurang kemiskinan, terancam gagal. Ini terjadi akibat ulah wakil mereka di DPRD Sumbawa yang terus berkonflik sehingga berdampak tidak terbahasnya APBD 2015. Ancaman kegagalan itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sumbawa, H Saad Abdullah ST yang dikonfirmasi Selasa (9/12).

amdal

Menurutnya ada beberapa proyek fisik berupa jalan dan jembatan yang dalam perencanaan akan dibiayai APBD 2015 senilai Rp 11 milliar yang bakal tidak dapat direalisasikan. Hal ini akibat tidak lahirnya Perda tentang APBD 2015 sebagai payung hukum dalam pembiayaan sejumlah proyek tersebut karena aksi boikot anggota fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

terisolir
terisolir

Haji Saad menyebutkan proyek itu di antaranya pembangunan Jembatan Tero dan Jembatan Tolo Oi di Kecamatan Tarano, Jembatan Cinta Kecamatan Alas, dan Jembatan Kelawis Kecamatan Orong Telu. Selain itu ruas jalan Lantung—Ropang-Lebangkar, Lunyuk—Orong Telu dan Batu Lanteh, belum lagi jalan lingkungan yang berada di lingkungan perkotaan. Perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan ini ungkap Haji Saad, dinilai sangat mendesak untuk direalisasikan karena sejak lama masyarakat terisolir karena terputusnya akses jalan. Ketika ini gagal karena tidak lahirnya Perda APBD 2015, maka penantian masyarakat semakin panjang yang tentunya perekonomian di daerah setempat semakin memprihatinkan. Sebenarnya ini tidak akan terjadi apabila sebagian wakil rakyat di DPRD Sumbawa memiliki komitmen untuk membangun daerah dengan mengeyampingkan kepentingan kelompok untuk berjuang merealisasikan aspirasi publik. “Ketika masyarakat nanti menuntut Pemda agar segera merealisasikan aspirasi terkait jalan dan jembatan itu, kami arahkan untuk meminta pertanggungjawaban kepada wakil mereka yang menolak membahas APBD,” pungkas Haji Saad. (* ) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda
Baca Juga  DPR Meminta Tunjangan Profesi Guru dan BOS Tidak Dipotong