Sumbawa Besar, SR (10/12)
Manuver yang dilakukan fraksi dari Koalisi Merah Putih (KMP) dengan memboikot pembahasan APBD 2015 bakal mengancam pembangunan daerah. Ketika ini terus dilakukan KMP maka Perda APBD 2015 tidak akan pernah ditetapkan, dan pemanfaatan anggaran bagi pembangunan daerah tidak akan optimal. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa, Ir Iskandar M.Ec.Dev saat dimintai komentarnya soal kembali deadlocknya pembahasan APBD 2015, Senin (8/12).
Menurut Ande—akrab pejabat ramah ini disapa, anggaran Tahun 2015 lebih besar dari anggaran tahun 2014 lalu. Ketika Perda APBD 2015 gagal ditetapkan karena aksi boikot yang terus-menerus, maka penggunaan anggaran diberikan batas setinggi-tingginya angka APBD tahun lalu. Tentu program pembangunan yang sudah direncanakan dengan jumlah anggaran Tahun 2015 tidak akan teralokasikan secara maksimal. “Misalnya APBD 2014 100 juta sedangkan APBD 2015 150 juta. Ketika APBD 2015 tidak diperdakan kita akan memanfaatkan anggaran tidak boleh lebih dari 100 juta, sehingga sisanya 50 juta tidak dapat dimaksimalkan untuk kepentingan pembangunan,” jelas Ande memberi contoh.
Kondisi yang digambarkannya ini ungkap Ande, masih bersifat berandai-andai karena persoalan APBD 2015 masih berproses. Eksekutif dan legislative masih memiliki waktu hingga 31 Desember 2014. Eksekutif bersama pimpinan DPRD masih bisa melakukan konsultasi ke Gubernur untuk penyelesaiannya. Tindak lanjut dari konsultasi ini, Gubernur akan memanggil pemerintah daerah, pimpinan dewan dan anggota yang belum sepaham sehingga menyebabkan
situasi seperti ini. Apabila dalam pertemuan tersebut dicapai kesepakatan harus digelar paripurna, maka paripurna dapat dilaksanakan. Namun sebaliknya dalam pertemuan dengan Gubernur masih juga mentok dan tidak mencapai kesepakatan hingga berakhirnya tahun anggaran 2014 masih belum melahirkan Perda APBD 2015, kata Ande, kepala daerah akan mengeluarkan peraturan kepala daerah untuk menggunakan angka APBD tahun lalu. Anggaran APBD ini hanya dihajatkan untuk membiayai belanja-belanja yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji pegawai atau program yang kebetulan sejalan dengan amanat UU di antaranya DAK untuk jalan. Sedangkan aspirasi lain yang tidak masuk dalam amanat UU sudah pasti tidak akan terakomodir.
Ditanya apakah masih ada waktu untuk merubah kondisi tersebut ? Ande dengan mantap mengiyakannya. Diterangkannya, ketika APBD dengan pagu (tahun lalu) itu sudah berjalan satu bulan (Januari 2015), tiba-tiba ada kesepakatan paripurna, hal ini masih dapat dilaksanakan untuk melahirkan Peraturan Daerah tentang APBD 2015. “Meski penetapan Perda ini telat, tidak ada masalah. Ini akan menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan APBD 2015 secara maksimal,” tandasnya.
Untuk itu pihaknya masih tetap optimis, karena membangun daerah harus diawali dengan pengharapan positif untuk bisa berlangsung secara baik. “Tidak ada segala sesuatu menjadi serba lancar, inilah dinamika,” cetusnya.
Ditanya apakah memboikot pembahasan APBD 2015 secara tidak langsung tidak mendukung pembangunan daerah ? Ande secara diplomatis mengatakan banyak cara untuk membangun daerah. “Bisa dengan cara lain, karena jalan membangun daerah jauh lebih banyak daripada jalan menuju Roma. Sebagaimana yang dilakukan Doktor Zul contohnya, yang membangun daerah tidak melalui APBD. Mungkin ada di antara anggota dewan itu yang mengikuti jejak Doktor Zul,” katanya.
Apapun kondisinya, pemerintah dan pembangunan harus tetap berjalan. Jangan sampai Negara yang besar dan pembangunan yang mulia itu menjadi tidak bisa apa-apa hanya karena persoalan-persoalan seperti itu. Hatta perang dahsyat pun Negara harus tetap ada dan fungsinya tetap berjalan meski tidak maksimal sebagaimana diharapkan semua pihak. “Ini bukan kiamat,” ujarnya.
Ia berharap semua harus berjalan lancar dan Perda APBD 2015 dapat ditetapkan, tentu semua pihak terutama masyarakat harus berpartisipasi memberikan dukungan agar kondusifitas daerah terjaga, dan aktivitas pembangunan tetap berjalan. “Ada saatnya kita pusing, dan ada saatnya kita tenang. Mustahil sepanjang waktu kita pusing-pusing terus dan marah-marah terus, mesti ada saatnya tenang, ini dinamika,” ucapnya.
Ande mengaku sangat memahami garis politik para anggota DPRD Sumbawa, karena konsep berpikir setiap orang berbeda-beda namun tetap berharap akan menemui satu titik dimana semuanya menjadi bersinergi sehingga melahirkan kekuatan yang jauh lebih besar. (*) Baca juga di Gaung NTB
