Desa di Sumbawa Dapat Kucuran 28,7 Miliar

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (10/12)

Ir Iskandar M.Ec.Dev, Kepala Bappeda Sumbawa
Ir Iskandar M.Ec.Dev, Kepala Bappeda Sumbawa

Kabar gembira bagi pemerintah desa di Kabupaten Sumbawa. Pada Tahun 2015 mendatang, pemerintah pusat akan mengalokasikan dana desa sebesar Rp 28.788.526.576 (28,7 M). Dengan dikucurkannya dana ini, maka ‘kas’ keuangan desa di daerah ini akan semakin bertambah.

amdal

Kepala Bappeda Sumbawa, Ir Iskandar M.Ec.Dev saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/12), mengakui adanya dana desa dari pusat tersebut yang dibuktikan dengan telah terbitnya surat keputusan Menteri Keuangan RI yang akan menggelontorkan dana itu Tahun 2015. Tentu keberadaan dana pusat ini mengakibatkan terjadi peningkatan jumlah dana yang masuk ke desa, di samping ada Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Sumbawa dan dana bagi hasil pajak retribusi yang bersumber dari pungutan di desa. “Dana yang diterima desa pada Tahun 2015 nanti jauh lebih besar dari dana yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya. Kalau selama ini hanya Rp 50 juta—100 juta, tahun depan desa bisa terima lebih dari 300 juta,” sebut Ande—akrab Ia disapa.

Untuk pembagian dana Rp 28,7 miliar ini ke desa, lanjut Ande, berdasarkan beberapa kriteria yaitu luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan (hasil pendataan BPS) dan kondisi geografis. Dengan criteria ini anggaran yang didistribusikan ke masing-masing desa jumlahnya beragam. “Ini kami tetapkan setelah digelar pertemuan dengan Forum Kepala Desa dan Asosiasi BPD, serta camat,” janjinya.

Baca Juga  Unggul Survey dan Debat, Koster-Ace Selangkah Lagi Menangi Pilgub

Bagaimana dengan wacana masing-masing desa mendapat dana hingga Rp 1,4 miliar sebagaimana yang dikaitkan dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ? Ande menyatakan masih belum jelas. Alokasi dana desa sebesar Rp 1,4 M itu masih sebatas kampanye dari dua calon presiden saat Pilpres lalu. Janji kampanye itu diharapkan dapat terealisasi karena salah satu calon yang menyuarakan itu terpilih menjadi presiden RI. “Ini harapan kita bersama,” ujarnya.

Sebesar apapun dana desa yang digelontorkan ke desa harus dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi pembangunan desa. Pengelola dana itu diharapkan tidak melakukan penyimpangan. Agar tidak bermasalah, menurut Ande, hanya ada satu kata kunci yaitu membaca. Semakin banyak membaca, maka kepala desa dan jajarannya semakin banyak memahami aturan sehingga bisa menghindar dari kesalahan. “Kalau tidak pernah membaca biar orang merasa pintar tetap saja lekat dengan kesalahan-kesalahan,” pungkasnya. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda