Berantas Korupsi, KPK Didesak Ada di Propinsi

oleh -3 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (10 /12)

Suharto SH M.Si
Suharto SH M.Si

Peringatan hari anti korupsi sedunia jatuh pada tanggal 9 Desember 2014. Berbagai harapan muncul agar momentum tersebut dapat meningkatkan semangat dan komitmen pemberantasan korupsi sebagai tema yang diusung “Indonesia Berintegritas, Berantas Korupsi Dimulai Dari Diri Sendiri”. Salah satu harapan datang dari Tokoh Sumbawa, Suharto SH M.Si. Ia berharap pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas slogan dan hanya menyentuh kalangan bawah, tebang pilih sehingga elit-elit tak terjamah. Menurut Harto—akrab praktisi hukum ini disapa, korupsi itu terjadi dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan. Mengingat korupsi terjadi karena ada penyalahgunaan kewenangan. Negara pun telah menyikapi hal tersebut dengan mengharuskan pejabat penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaannya. Tapi laporan ini tidak dijadikan semacam formalitas belaka, harus ada evaluasi terhadap laporan itu. Ketika pejabat tersebut mulai memegang jabatan diidentifikasi berapa kekayaan yang dimiliki, kemudian dalam perjalanannya berapa terjadi peningkatan kekayaan, hingga terdeteksi ketika berakhirnya masa jabatan. “Jangan jadikan laporan kekayaan itu sebagai kewajiban tapi tidak memberikan dampak apa-apa. Ini harus terdeteksi darimana datangnya sumber-sumber kekayaan itu melalui dievaluasi yang dilakukan secara konsisten,” tukasnya.

amdal

Ketika ditemukan hal-hal yang janggal mestinya dilakukan penyelidikan dan jika mengarah maka penegakan hukum tidak dilakukan secara tebang pilih, bawahnya digasak namun elit-elitnya seringkali tidak terjangkau.

Baca Juga  TP4D Cabut Pendampingan, Jaksa Selidiki Proyek Jembatan Sebeok

Untuk mengintensifkan pemberantasan korupsi ini, Harto menyarankan agar ada langkah taktis strategis salah satunya KPK harus memperluas jaringan ke setiap propinsi, sehingga semakin memperkuat kiprah penegakan hukum karena sudah ada kepolisian dan kejaksaan. Melalui jaringan ini akan memudahkan lembaga anti rasuah tersebut menyerap informasi dari masyarakat. Tidak hanya membentuk jaringan, namun yang paling penting ada target pencapaiannya di setiap propinsi.

Lebih jauh dikatakannya, pencegahan korupsi lebih baik daripada penindakan. Karena itu pendidikan korupsi harus masuk dalam kurikulum, sehingga para pelajar sejak dini dapat mengetahui dampak dan bahaya korupsi dari sisi moral, etika, agama dan hukum. Dengan pengetahuan yang paripurna ini, ke depan mereka yang menjadi generasi penerus bangsa ini akan selalu berupaya melakukan antisipasi agar terhindar dari tindakan korupsi.

Di bagian lain, Harto menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada aparat penegak hukum terutama kepolisian dan kejaksaan di Kabupaten Sumbawa atas kinerjanya selama ini yang terbilang cukup baik. Namun Harto tetap berharap ada terobosan yang lebih spektakuler dari aparat tersebut untuk membongkar kasus-kasus besar yang melibatkan elit-elit. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda