APBD Sumbawa Harus Diselamatkan !!

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (10/12)

Suharto SH M.Si
Suharto SH M.Si

Pembahasan APBD Sumbawa 2015 di DPRD Sumbawa terus mengalami deadlock. Bahkan pembahasan ini sepertinya tidak akan terjadi lagi, karena pemerintah akan menempuh langkah alternative menyerahkan persoalan tersebut kepada Gubernur untuk mengeluarkan peraturan kepala daerah. Namun Suharto SH M.Si masih memiliki rasa optimistis. Tokoh Sumbawa ini yakin Perda APBD 2015 bisa ditetapkan tepat waktu. “Apapun adanya, APBD harus diselamatkan,” seru Harto—sapaan akrab mantan Ketua Komisi I DPRD Sumbawa dua periode ini, Selasa (9/12).

Menurutnya, tak seorang pun anggota DPRD Sumbawa yang tidak berkomitmen untuk menyelamatkan pembangunan dan kepentingan rakyat. Dinamika yang terus terjadi sampai sejauh ini harus berkesudahan dengan happy ending. Kuncinya, menata ulang strategi komunikasi antar mereka yang dimotori pimpinan DPRD, bahkan bila perlu pimpinan eksekutif turun tangan. “Untuk mendukung upaya ini semua pihak harus colling down, stop berpolemik, jangan saling menuding dan menilai, apalagi menyebut-nyebut soal KMP bertahan karena mengejar jabatan. Mari jalin komunikasi yang familiar,” saran Harto.

Saling tuding dan membela diri dinilai sangat kontraproduktif dan tidak membantu dalam rangka harmonisasi komunikasi dalam lembaga sehingga tujuan bersama APBD harus ditetapkan tepat waktu menjadi terlewatkan. KIH dan KMP harus dilihat sebagai satu kesatuan bahwa mereka adalah wakil rakyat yang berada di DPRD, tidak lagi berkutat pada ucapan dan gesekan yang semakin mengabadikan kebekuan. “Tidak ada kebekuan abadi dalam politik, pasti adakalanya cair. Sebaliknya dari cair menjadi beku itulah namanya dinamika, asalkan semangatnya bahwa kita berkomitmen menyelamatkan daerah ini,” tandasnya.

Baca Juga  Asyik Bungkus Shabu, Residivis Narkoba Kembali Tertangkap

Sikap fraksi dari KMP harus dipandang secara positif, dengan tidak serta merta menyimpulkan sebagai sikap politik yang salah. “Saya pikir justru situasi ini menuntut KIH atau pimpinan dewan untuk membangun komunikasi yang intens, strategis dan harmonis,” ucapnya.

Meski persoalan APBD dibawa ke Gubernur dalam rangka melakukan evaluasi, lanjut Harto, bukan berarti kesempatan untuk penetapan Perda APBD 2015 telah usai. Gubernur masih melakukan evaluasi dengan mengundang eksekutif, pimpinan DPRD termasuk sejumlah fraksi yang dianggap berseberangan untuk mencari solusi. Semua berharap dalam sisa waktu ini akan ada titik temu di antara keduanya sehingga melahirkan kesepakatan untuk membahas Ranperda tersebut menjadi Perda.

Disinggung penyebab konflik karena persoalan jabatan di AKD (alat kelengkapan dewan), Harto melihat tidak semata berkutat pada siapa harus mendapatkan apa, melainkan adanya semangat untuk membangun posisi tawar lembaga yang lebih baik. “Apapun alasannya tidak boleh mengabaikan keselarasan dan keharmonisasian dalam rangka menjalankan Peran, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Agenda tidak terputus pada satu agenda ini saja karena pengabdian itu masih panjang untuk periodesasi lima tahun,” tandasnya.

Semua yang terjadi ini tentu menjadi renungan dan pelajaran, bahwa tidak boleh menyepelekan masalah karena sesuatu yang dianggap biasa-biasa saja terkandang bisa menjadi luar biasa. “Sekali lagi saya katakan kunci menyudahi konflik ini adalah strategi komunikasi harus ditata ulang. Duduk bersama dengan saling menghargai keberadaan masing-masing, dengan melakukan komunikasi-komunikasi yang elegan dan familiar,” pungkasnya. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda