Sumbawa Besar, SR (08/12)
Setelah beberapa kali gagal, Sidang Paripurna Pembahasan RAPBD Sumbawa 2015 akan kembali dilaksanakan Senin (8/12) hari ini. Namun rapat tersebut diperkirakan akan bernasib sama dengan sebelumnya, mengingat sampai saat ini belum ada kesepakatan antara fraksi yang tergabung dalalm Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan fraksi dari Koalisi Merah Putih (KMP). Meski dua koalisi ini telah menggelar pertemuan sejak sore hingga usai magrib, Minggu (7/12) kemarin, hasilnya tetap nihil. Pertemuan dua koalisi ini belum menemui titik temu, sehingga diperkirakan rapat paripurna masih diwarnai boikot dari KMP.
Pertemuan yang digelar di Rumah Makan Goa Kompi ini dihadiri empat pimpinan DPRD Sumbawa yakni Lalu Budi Suryata SP, Drs A Rahman Alamudy SH M.Si, Kamaluddin ST M.Si dan H Ilham Mustami S.Ag, sejumlah Ketua Fraksi seperti Salamuddin Maula (FBK), M Yamin SE M.Si (F-Hanura), Andi Rusni SE (F-Gerindra), Ida Rahayu BA (F-PAN), Ismail M SH (F-PPP), Syamsul Fikri S.Ag M.Si (F-Demokrat), Chandra Wijaya Rayes ST (F-Nasdem), dan Ahmadul Kusasih (F-Golkar).
Selain itu rapat juga dihadiri beberapa ketua partai, di antaranya H Irwan Rahadi ST (Ketua DPC Gerindra), Burhanuddin Jafar Salam SH (Ketua DPD PAN), dan Ketua DPD PKS Sumbawa, Muhammad Takdir, serta sejumlah anggota DPRD Sumbawa lainnya.
Dicegat wartawan, juru bicara pimpinan DPRD, Kamaluddin ST M.Si, mengakui pertemuan itu belum mencapai kata sepakat, namun sudah mengerucut. Meski demikian Kamal—akrab Ketua DPC PPP Sumbawa ini, enggan mengungkap apa yang menjadi persoalan sehingga KIH dan KMP belum menemui kata sepakat. “Yang jelas kesepakatan akan kita ambil nanti, dan hasilnya baik untuk semuanya,” elaknya.
Kendati demikian, tegas Kamal, apapun hasil pertemuan ini, tidak akan berpengaruh terhadap Sidang Paripurna APBD 2015 yang sedianya akan digelar Senin (8/12) hari ini. Sidang itu akan berlangsung sesuai agenda yang ditetapkan dalam Banmus. “Masalah kuorum atau tidak, kita lihat saja besok (hari ini, Red),” ucapnya. Pertemuan KIH dan KMP akan dilanjutkan hingga malam hari dan jika belum mencapai kesepakatan akan berlangsung sampai pagi hari.
Sementara itu hasil nguping samawarea.com, belum tercapainya kata sepakat antara KIH dan KMP terkait alat kelengkapan dewan (AKD). KMP menginginkan dilakukan kocok ulang dengan skema Komisi I dan Komisi II menjadi jatahnya, sedangkan KIH mendapat Komisi III dan IV. Demikian dengan jabatan Ketua Badan Legislasi (Baleg) dan Ketua Badan Kehormatan (BK) dapat dibagi dua.
Sementara KIH menolak kocok ulang, melainkan cukup menggantikan unsur pimpinan yang mengundurkan diri yaitu Ketua Komisi I dan Wakil Ketua Komisi II, dua jabatan yang ditinggalkan anggota Fraksi Bintang Keadilan (FKB). Jika benar informasi ini, berarti konflik di DPRD Sumbawa terkait dengan bagi-bagi kekuasaan. (*) Baca juga di Gaung NTB
