Tanah Tanjung Menangis Bermasalah

oleh -1 views
bankntb

Muncul Sertifikat Ganda, BPN Turun Tangan

Sumbawa Besar, SR (06/12)

amdal
Lahan Tanjung Menangis
Lahan Tanjung Menangis

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa melakukan rekonstruksi terhadap tanah yang diusulkan oleh 6 orang warga pemilik sertifikat yang berlokasi di Perpat Sapuin Tanjung Menangis Kelurahan Brang Biji, Kamis (4/12). Rekonstruksi tersebut dilakukan untuk mencari kejelasan menyusul dugaan tumpang tindih sertifikat yang dimiliki oleh 6 warga tersebut dengan PT Tatas Samawa milik Ali Bin Dahlan (Bupati Lombok Timur).

Keenam warga ini adalah H Subandiono dengan luas lahan sekitar 9,795 hektar, Supardi seluas 9,795 hektar, Suraji 3,32 hektar, Sri Marjuni 2,31 hektar, Alimuddin 1,62 hektar dan 1,88 hektar, serta Syaifuddin ST seluas 1,91 hektar.

Proses rekonstruksi berlangsung lancar dihadiri pihak pemohon, Komisi I DPRD Sumbawa selaku fasilitator, tim pengukur BPN Sumbawa dan Kapolres Sumbawa yang diwakili Kasi Operasi dan Kasat Intel Polres Sumbawa dengan membawa 1 pleton pasukan sebagai upaya pengamanan.

Sementara dari pihak PT Tatas Samawa sebagai pihak lawan atau pihak pemilik sertifikat lain di atas tanah yang sama, tidak terlihat di lokasi. Meski demikian tim pengukur dari BPN Sumbawa tetap melakukan pengambilan data di lokasi yang sekarang ini sedang dikerjakan oleh PT Tatas Samawa. Pantauan di lapangan, tanah milik 6 orang warga tersebut sudah dilakukan perataan dan dibangun pagar permanen oleh PT Tatas Samawa, yang pengerjaannya masih berlangsung.

Baca Juga  Rujuk Pasien Hamil, Mobil Puskesmas Plampang Terbalik

Sementara Kasi Pengukuran BPN Sumbawa, H Ramli yang dikonfirmasi di lokasi menjelaskan, pengukuran ulang atau rekonstruksi tersebut dilakukan atas permohonan 6 orang pemilik sertifikat.

Pengukuran yang dilakukan merupakan pengambilan data tanah atau pengukuran di atas tanah yang diusulkan oleh pemohon, selanjutnya data itu akan diolah dan dibuat gambar yang kemudian dicocokkan dengan sertifikat yang ada. “Kami membutuhkan waktu selama tiga hari untuk pengolahan gambar yang kemudian dicocokkan dengan sertifikat,” katanya. Jika hasil pengambilan data itu sama, berarti lokasi tersebut memang sesuai dengan sertifikat yang ada. Sebaliknya jika berbeda maka lokasi tersebut bukan lokasi yang dimaksud.

Sementara Anggota Komisi I DPRD Sumbawa, H A Rahman HMS S.Pd, yang dimintai tanggapannya, mengatakan seharusnya jika tanah sedang bermasalah, aktivitas pembangunan harus dihentikan hingga adanya kejelasan terhadap kepemilikan tanah sah.

Para pihak kata Haji Meng—sapaan akrabnya, harus menghargai proses rekonstruksi sebagai upaya penyelesaian masalah. Seharusnya juga para pihak hadir di lokasi untuk menyaksikan proses rekonstruksi agar di kemudian hari tidak ada lagi pihak yang mempersoalkannya. Namun kenyataannya pihak PT Tatas tidak berada di lokasi padahal sudah diundang.

Disinggung siapa yang berwenang menghentikan aktifitas di atas lahan bermasalah tersebut, menurut H Meng, adalah pemerintah bersama aparaturnya. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda