Sambirang Dituding Asbun

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (04/12)

Mantan Anggota DPRD Sumbawa, H Hilal Alamudy S.Ip M.Ap menuding Sambirang Ahmadi S.Ag M.Si asal bunyi (asbun) terkait pernyataannya yang menilai KMP mempertontonkan politik tidak sehat dan melakukan embargo kepentingan publik menyusul sikap KMP yang memboikot pembahasan APBD 2015.

amdal

Menurut Hilal, Rabu (03/12), Sambirang tidak memahami persoalan KMP yang terjadi di DPRD Sumbawa sehingga cenderung mengeluarkan pernyataan subjektif. Jika memahami persoalan, Hilal yakin Sambirang juga akan mengambil sikap yang sama sebagaimana yang dilakukan KMP.

Aksi pemboikotan pembahasan APBD Tahun 2015 yang dilakukan KMP dinilai Hilal, sudah sangat tepat, untuk memberi warning kepada pimpinan DPRD Sumbawa agar tidak arogan dan tidak berat sebelah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat.

Selain itu anggota fraksi yang tergabung dalam KMP kata Hilal, sangat realistis melihat program yang ada. Pembahasan anggaran katanya memang tidak boleh dilakukan selama belum ada kejelasan terkait dengan program tahun sebelumnya yang masih dinilai bermasalah dan harus dituntaskan terlebih dahulu. Seperti masalah pengadaan ternak yang gagal dilakukan. “Mestinya tim anggaran eksekutif bersama dengan pimpinan dewan harus memberikan pemahaman kepada anggota dewan terkait dengan berbagai program tahun sebelumnya yang gagal direalisasikan,” tukasnya.

Karenanya Hilal mengajak Sambirang Ahmadi untuk melihat apa saja yang terjadi di DPRD Sumbawa, tidak perlu menyampaikan komentar atau tanggapan apapun jika tidak memahami persoalan, apalagi pernyataan yang dilontarkan akan menambah suasana menjadi kacau.

Baca Juga  Ngevlog di TV One, Doktor Zul Sebut Karang Bage Miniatur NTB

Permintaan KMP untuk terjadinya rekonsiliasi di dewan ungkap Hilal yang juga mantan anggota Komisi III DPRD Sumbawa itu sangat realistis, dengan harapan agar pimpinan dewan dapat menunjukan sikap arif dan bijaksana serta tidak memihak. “Salah satu pemicu persoalan di DPRD karena pimpinan dewan tidak arif dan bijaksana,” tandasnya. (*) Baca juga di Gaung NTB

 

iklan bapenda