KMP Diminta Tidak Korbankan Masyarakat

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (04/12)

Boikot APBD
Boikot APBD

Ketua Fraksi Hanura DPRD Sumbawa, M Yamin SE M.Si, menilai alasan ‘walk out’ KMP dari sidang Paripurna Pembahasan APBD, tidak rasional dan tidak subtantif. Dia justru menduga aksi KMP itu semata-mata karena mereka memiliki niat tertentu yang justru mengorbankan publik.

amdal

Hanura tidak sependapat dengan KMP yang berdalih tidak aspiratifnya Ketua DPRD dalam memimpin sidang karena tidak membaca surat pengunduran diri salah satu unsur pimpinan dalam alat kelengkapan DPRD, dianggap telah melanggar Tatib yakni pasal 73 ayat 1. Menurut Yamin, pimpinan dewan tidak melanggar tatib dan apa yang dilakukan justru telah sesuai tatib karena agenda yang dijalankan kemarin berdasarkan hasil rapat Banmus. Bahkan pimpinan dewan sangat akomodatif dengan tetap mengakomodir permintaan KMP untuk membacakan surat pengunduran diri itu setelah Bupati Sumbawa menyampaikan penjelasan. “Masalah pengunduran diri itu bukan hal yang substantive untuk dibahas karena tidak memiliki korelasi positif dengan materi sidang, yaitu penjelasan bupati tentang Rancangan Perda APBD 2015,” jelasnya.

Yamin justru menilai sikap KMP ini ada kaitannya dengan kekosongan jabatan Ketua Komisi I dan Wakil Ketua Komisi II serta anggota Badan Kehormatan DPRD Sumbawa pasca pengunduran diri kader PKS dari alat kelengkapan dewan. “Ini masalah internal yang dapat diselesaikan di tingkat komisi masing-masing, bukan menjadi hal yang harus menggagalkan paripurna pembahasan APBD,” tukasnya.

Baca Juga  Bupati Sumbawa Ultimatum PPK dan PPS Harus Netral

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Fraksi Hanura terhadap masyarakat Sumbawa kata Yamin, persoalan itu harus disampaikan kepada masyarakat dengan benar dan jelas, bahwa terjadinya penundaan atau gagalnya pembahasan APBD semata-mata hanya karena persoalan yang sangat tidak rasional dan tidak substantif dengan materi sidang. “Kami minta jangan korbankan masyarakat yang telah berharap akan terjadinya proses pembangunan di desa dan kecamatan seperti aspirasi yang telah disampaikan selama ini,” demikian Yamin. (*) Baca juga di Gaung NTB

 

iklan bapenda