Anggota DPRD Sumbawa Terancam Tidak Digaji Selama 6 Bulan

oleh -0 views
bankntb

Ancaman Mendagri untuk Pemboikot APBD

Sumbawa Besar, SR (04/12)

amdal

Surat MendagriSepertinya fraksi di DPRD Sumbawa yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) harus berpikir seribu kali untuk mengambil langkah boikot pembahasan RAPBD 2015. Jika ini dilakukan dan APBD 2015 tidak dapat dibahas, siap-siap anggota DPRD Sumbawa untuk gigit jari. Sebab seluruh haknya termasuk gaji dan tunjangan selama 6 bulan tidak akan diberikan. Apabila ini terjadi, banyak anggota DPRD Sumbawa yang terjerat hutang, kecuali yang memiliki usaha bisnis yang berhasil.

Inilah ancaman Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo dalam surat edarannya yang dilayangkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan DPRD Propinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dalam surat edaran No. 903/6865/SJ tertanggal 24 November 2014 tentang Percepatan Penyelesaian Rancangan APBD tentang APBD Tahun 2015 ini menyebutkan, pasal 312 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Selanjutnya, pasal 53 ayat (2) PP No. 58 Tahun 2005 menyatakan bahwa penetapan Ranperda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dilakukan selambat-lambatnya 31 Desember tahun angaran sebelumnya. Sehubungan dengan ketentuan tersebut diminta kepada gubernur/bupati/walikota dan DPRD propinsi/kabupaten/kota yang belum memberikan persetujuan bersama atas rancangan Perda tentang APBD TA 2015 harus segera melakukan percepatan persetujuan dimaksud.

Baca Juga  Dimutasi Jadi Sekcam, Topik Siap Menguji Keputusan Bupati

Manakala alat kelengkapan DPRD belum terbentuk diminta perhatiannya untuk dapat menyegerakan terbentuknya alat kelengkapan dewan utamanya Badan Anggaran pada kesempatan pertama sehingga pembahasan Ranperda tentang APBD 2015 tidak terkendala.

Sambirang Ahmadi S.Ag M.Si
Sambirang Ahmadi S.Ag M.Si

Terkait hal ini Kepala Daerah dan DPRD yang tidak menyetujui bersama Ranperda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun dikenakan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 bulan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 312 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014. “Sebaiknya anggota DPRD Sumbawa terutama yang tergabung dalam KMP berpikir ulang atas sikapnya yang memboikot pembahasan RAPBD 2015,” kata Sambirang Ahmadi S.Ag M.Si—mantan Anggota DPRD Sumbawa yang ditemui Rabu (3/12).

Menurut Sambirang—akrab politisi PKS ini disapa, banyak kerugian yang dialami ketika APBD 2015 tidak dibahas. Di antaranya pemerintah daerah gagal mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang berarti rakyat akan merasa rugi. Sebab dengan raihan predikat WTP, pemerintah daerah mendapat bonus anggaran sebesar Rp 24 milyar untuk belanja publik. “Sayang kan uang segitu susah nyarinya harus lepas karena sikap yang ditunjukkan KMP,” ucap Sambirang.

Untuk itu Sambirang meminta KMP agar tidak membangun sikap yang mengundang kemarahan publik, karena hal tersebut sangat tidak produktif. Dengan diboikotnya pembahasan APBD 2015, ungkap Sambirang, Bupati tidak dirugikan karena tetap memiliki ruang untuk menyusun RAPBD berdasarkan angka APBD tahun sebelumnya (2014) sebagaimana diatur dalam PP No. 58 Tahun 2005 pasal 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 106 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Baca Juga  "Stop Bangun Isu Kecurangan Pemilu, Mari Kita Jaga Persatuan Bangsa"

Sambirang tidak paham dengan logika yang digunakan fraksi yang tergabung dalam KMP sehingga menolak membahas RAPBD. Karena yang diketahuinya bahwa prinsip dasar dibentuknya KMP itu dihajatkan untuk kepentingan publik. “Tapi kalau teman-teman KMP tidak mau atau menolak bahas RAPBD itu sangat bertentangan dengan prinsip dasar perjuangan KMP. Bagamana pertanggungjawaban moralnya nanti kepada masyarakat ? padahal yang betul justru KMP harus proaktif mewarnai APBD untuk menggolkan aspirasi masyarakat banyak,” pungkasnya. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda