Langkah Boikot APBD untuk Kepentingan Rakyat

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (03/12)

Andi Rusni SE, Anggota DPRD Sumbawa
Andi Rusni SE, Anggota DPRD Sumbawa

Koalisi Merah Putih (KMP) merupakan koalisi vertikal yang dibangun atas kesamaan ideologi dengan tujuan untuk memperjuangkan dan dan membela kepentingan rakyat, bangsa dan negara, demikian disampaikan Sekretaris Presidium KMP, Andi Rusni, Selasa (2/12).

Karenanya lanjut Andis—akrab politisi ini disapa, sangat tidak benar jika ada pihak yang menilai KMP menggagalkan aspirasi rakyat dengan semua sikap yang diambilnya. Dijelaskan Andis, untuk memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat, maka negara ini harus dibangun berlandaskan hukum dan konstitusi, karena itu apapun yang dilakukan KMP harus dijalankan secara konstitusional.

Salah satu fungsi DPRD adalah Budgeting atau Fungsi Anggaran. untuk menjalankan fungsi tersebut DPRD akan membahas APBD setiap tahunnya. Namun upaya pembahasan anggaran itu belum dapat dilakukan oleh seluruh fraksi yang tergabung dalam KMP dengan beberapa pertimbangan.

Di antaranya eksekutif tidak transparan dalam menjalankan agenda tersebut sebab sampai saat ini anggota komisi (legislatif) belum menerima dokumen RKA SKPD. “Bagaimana mungkin kami akan membahas APBD sedangkan dokumennya sampai saat ini belum diberikan kepada kami dan kami hanya dijanjikan saja, kenyataannya tidak ada,” tandasnya.

Kalau akan diberikan pada saat pembahasan APBD, jelas tidak ada waktu bagi anggota dewan untuk membaca dan mengevaluasi dokumen tersebut. “Kami harus mengetahui seberapa besar belanja untuk kepentingan rakyat dan belanja aparatur. Dokumen itu bukan dokumen yang sedikit, apalagi dokumen bodong, setiap nilai harus kami ketahui dan evaluasi sehingga mampu kami pertanggungjawabkan kepada rakyat. Kami bukan anggota DPRD di era orde baru yang hanya bisa menyanyi lagu “setuju”, tapi kami diamanahi untuk kritis dan konstrukstif. Kami menilai eksekutif akan menyodorkan RKA kepada kami secara mendadak sehingga tidak ada kesempatan bagi kami mengkritisinya,” umbarnya.

Baca Juga  Dua Penghargaan Nasional di Penghujung Masa Jabatan JM-Arasy

Selain itu sambung Andis, anggota dewan telah melaksanakan reses sebagaimana perintah undang-undang untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Tapi apa yang sudah dilakukan ini belum masuk di dalam APBD 2015.

Sementara APBD tersebut baru sebatas usulan eksekutif, ada banyak aspirasi masyarakat yang sesungguhnya belum terserap melalui Musrenbang dan disalurkan melalui reses. “Aspirasi rakyat ini harus kami perjuangkan bersama-sama, bukan 1,2 M tetapi 1,2 triliyun uang negara yang harus kami perjuangkan agar berjalan tepat sasaran,” tandasnya.

Kemudian masalah gagalnya pengadaan ternak Tahun 2014 yang diusulkan oleh rakyat, sampai sekarang tidak ada kejelasan dari Pemda, apakah akan dijadikan dana luncuran 2015 atau dijadikan dana silpa. Jika menjadi dana Silpa maka dana tersebut harus masuk ke APBD dan melebur menjadi satu, sedangkan jika menjadi luncuran kembali maka dapat diterima oleh rakyat yang berhak dan telah mengusulkan sebelumnya. “Ini yang tidak transparan,” tudingnya.

Di bagian lain, Andis juga menyinggung soal diumumkannya pengunduran diri kader PKS dari alat kelengkapan dewan, juga menjadi salah satu alasan belum dapat dilakukan pembahasan RAPBD 2015. DPRD sebagai sebuah lembaga memiliki aturan main yaitu UU, PP, Tatib dan kode etik. Karenanya pengunduran diri kader PKS ini harus disikapi secara adil, arif dan bijaksana, bukan secara arogan, tendensius dan subyektif hanya untuk kepentingan pimpinan dan kroni-kroninya. “Jika hal ini terus dilakukan, saya khawatir akan berimplikasi pada inkondusifitas DPRD Sumbawa,” katanya.

Baca Juga  PDIP—Demokrat Resmi Berkoalisi Usung Husni-Mo

Padahal seandainya saat itu pimpinan mengakomodir segala kepentingan yang ada di DPRD, segalanya akan berjalan dengan baik dan produktif. Karenanya KMP mendesak DPRD membentuk Pansus, salah satunya Pansus Tatib DPRD.

Pansus Tatib ini menjadi sangat penting karena tatib yang ada harus direvisi sebab banyak hal-hal yang tidak terakomodir di dalam Tatib menyebabkan segala sesuatunya dijalankan pimpinan DPRD secara membabi-buta. “Jika semua tuntutan KMP ini tidak diakomodir, KMP tetap bersikukuh menolak pembahasan APBD serta menyatakan mosi tidak percaya sekaligus membentuk pimpinan DPRD dan pimpinan AKD tandingan. Ini semua kami lakukan demi kepentingan rakyat,” tegas Andis, seraya mengaku pernyataan sikap ini telah disepakati bersama oleh seluruh fraksi yang tergabung dalam KMP melalui pertemuan, Selasa (2/12). Hadir dalam pertemuan itu Ketua DPD PKS Sumbawa, Muhammad Takdir, Fraksi Golkar Agus Salim ‘Okak, Ketua Fraksi Demokrat Syamsul Fikri SAg MSi, Ketua Fraksi Gerindra Andi Rusni SE, dan Ketua Fraksi PAN Ida Rahayu S.Ap, serta seluruh  anggota DPRD Sumbawa dari Koalisi Merah Putih. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda