KMP Dinilai Embargo Kepentingan Publik

oleh -1 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (03/12)

Sambirang Ahmadi S.Ag M.Si
Sambirang Ahmadi S.Ag M.Si

Langkah boikot pembahasan APBD 2015 yang dilakukan seluruh fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) di DPRD Sumbawa, dinilai sebagai sikap politik yang tidak sehat. Pasalnya langkah tersebut sama dengan melakukan embargo kepentingan publik.

amdal

Penilaian itu disampaikan Sambirang Ahmadi S.Ag M.Si–mantan Ketua DPD PKS Sumbawa. Menurut Sambirang, DPRD adalah rumah dimana wakil rakyat seharusnya berdebat dan beradu argumentasi untuk kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Sikap penolakan pembahasan APBD boleh saja dilakukan sejauh kepentingan-kepentingan publik dirasa belum terakomodir secara baik dalam postur RAPBD, sehingga diperlukan forum lobi-lobi dan negosiasi. “Jika penolakan RAPBD dilakukan tanpa maksud dan substansi yang jelas, saya kira itu sikap politik yang tidak sehat dan tidak mendidik,” tukas tokoh Sumbawa yang dikenal cerdas dan santun ini.

Ia berharap misi menggagalkan RAPBD 2015 tidak dilanjutkan KMP karena sama dengan menodai hak masyarakat dan mencederai fungsi lembaga DPRD itu sendiri. Sebenarnya pemerintah tidak terlalu dirugikan meski pembahasan RAPBD ditolak. Sebab pemerintah memiliki ruang untuk menjalankan pembangunan dengan plafon APBD 2014 sesuai ketentuan perundang-undangan. Yang rugi justru anggota DPRD itu sendiri karena akan kehilangan kesempatan memasukan aspirasi konstituennya ke dalam RAPBD 2015. “Jadi mereka boleh adu kuat untuk kepentingan lebih besar, misalnya untuk memperbanyak belanja publik daripada belanja lainnya, bukan sekedar untuk balas dendam,” tangkasnya.

Baca Juga  Mutasi Mendadak, 13 Pejabat Dilantik di Ruang Kerja Sekda Sumbawa

Yang paling penting lagi, KMP harus menjelaskan secara jujur untuk kepentingan apa mereka menolak pembahasan RAPBD, karena tidak sepantasnya kekecewaan politik dilembagakan sebab bisa merugikan kepentingan publik.

Seperti diberitakan, seluruh fraksi di KMP telah bersepakat untuk memboikot pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Sumbawa. Mereka berdalih sikap pimpinan sidang (Ketua DPRD Lalu Budi Suryata) yang arogan karena interupsi, saran atau masukan tidak diakomodir, di samping melanggar Tatib dewan karena tidak membacakan pengumuman pengunduran diri anggota Fraksi PKS dari alat kelengkapan dewan sebelum sidang paripurna dimulai. Pimpinan sidang juga tidak menyelesaikan sejumlah persoalan daerah seperti pengadaan ternak senilai Rp 14 M yang batal dilaksanakan, deviden PTNNT yang belum masuk, dan alat kelengkapan dewan yang harus dikocok ulang. Puncaknya, mereka telah menyatakan mosi tidak percaya terhadap pimpinan dewan. (*)  Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda