Aksi Walk-Out KMP Dicibir

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (02/12)

Suharto SH M.Si
Suharto SH M.Si

Aksi walk-out sejumlah fraksi di DPRD Sumbawa yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) saat Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan APBD 2015, disesalkan berbagai pihak. Langkah yang dilakukan KMP ini dituding sebagai upaya untuk menghambat kepentingan rakyat dan daerah. Apalagi aksi yang dilakukan Fraksi Golkar, Demokrat, Gerindra, PKS dan PAN ini hanya karena belum diumumkannya surat pengunduran diri anggota fraksi PKS dari alat-alat kelengkapan dewan. Sementara sesuai jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah (Bamus), pengumuman pengunduran diri itu akan dilakukan setelah Rapat Paripurna Pembahasan RAPBD 2015.

Tokoh Sumbawa, Suharto SH M.Si menilai langkah KMP tidak elok dan menghambat kepentingan rakyat. Agenda Rapat Paripurna itu tidak ucuk-ucuk dilaksanakan, melainkan sudah melalui proses penetapan jadwal dan agenda melalui Banmus. Ketika Banmus sudah menetapkan jadwal bahwa pada hari ini penyampaikan pidato bupati tentang nota keuangan, yang dilanjutkan dengan pengumuman tentang pengunduran diri anggota DPRD dari fraksi PKS dari alat-alat kelengkapan dewan, itu sudah sesuai dengan tatib. Justeru yang keliru apabila pimpinan dewan (pimpinan sidang) memberikan toleransi mendahulukan pembacaan pengumuman hanya karena adanya interupsi lalu mengabaikan ketetapan Banmus. Padahal semua agenda yang dilaksanakan di DPRD harus melalui ketepatan Banmus, atau sebaliknya agenda tidak dapat dilaksanakan kalau tidak dijadwalkan Banmus. “Apa yang telah menjadi ketetapan Banmus harus dihormati dan dipatuhi. Dan agenda yang ditetapkan Banmus merupakan bagian dari Tatib dewan,” jelasnya.

Baca Juga  PPP Restui Nurdin Ranggabarani Jadi Cawagub NTB

Menurut Harto—akrab mantan Ketua Komisi I DPRD Sumbawa dua periode disapa, walk-out yang dilakukan KMP dan mengancam tidak akan menghadiri rapat pembahasan APBD selanjutnya, adalah salah besar dan mengandung resiko. Ketika KMP terus memboikot pembahasan APBD dengan melakukan walk-out, ini telah menghalang-halangi agenda rakyat. Ini sama saja ingin membunuh tikus tapi dengan cara membakar lumbung. “Jangan kita tersita dan terjebak dalam kepentingan praktis KMP, lalu bagian masyarakat yang kita wakili dan amanah yang dititip di pundak kita untuk diperjuangkan justru menjadi terabaikan. Ini salah kaprah,” tukasnya.

Untuk diketahui, dalam APBD yang dibahas ini ada hak rakyat yang sudah lama menunggu dalam kondisi yang amat kritis terutama pembangunan infrastruktur maupun terjaminnya distribusi dan ketersediaan pupuk. “Rakyat sudah lama menjerit, harusnya anggota DPRD konsen dalam rangka mempertanggungjawabkan fungsi dan tugas konstitusionalnya,” kata Harto.

Ia tidak menampik langkah yang dilakukan KMP adalah dinamika, dan dinamika dalam berdemokrasi adalah hal yang lumrah. Hanya saja, cara penyikapan dinamika itulah yang mesti cantik dengan merujuk pada etika dan aturan. “Kami minta teman-teman di KMP tahan diri dan bersabar, mari bergabung kembali dalam kekuatan satu lembaga yang konsentrasinya bagaimana mempercepat pembahasan APBD agar dapat dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat dan pembangunan daerah,” tandasnya.

Kadis PU Sumbawa, H Saad Abdullah ST
Kadis PU Sumbawa, H Saad Abdullah ST

Sementara Kadis PU Sumbawa, H Saad Abdullah ST yang hadir dalam Rapat Paripurna itu, menilai aksi walk-out KMP sangat memalukan dan seharusnya tidak perlu dipertontonkan. Sebagai wakil rakyat harusnya lebih mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Menurutnya, pembahasan APBD yang mereka boikot dengan cara walk-out menyangkut hajat hidup orang banyak. “Jangan bermanuver dan bermain-main dengan nasib rakyat, karena nasib anggota DPRD ini berada di tangan rakyat,” pungkasnya. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda