Belasan Jompo Demo Disos

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (02/12)

KPSSedikitnya belasan orang jompo dan fakir miskin di wilayah Kelurahan Seketeng, terpaksa mendatangi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Senin (1/12). Kedatangan kaum jompo yang sebagian besar janda tua ini untuk mempertanyakan tidak terakomodirnya mereka sebagai pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk menerima dana BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) yang baru dicairkan pemerintah pada Bulan November—Desember 2014 ini. Mereka yang sebagiannya pernah menerima dana itu sekarang hanya bisa menjadi penonton. Yang membuat mereka terluka, justru yang mendapat dana sebesar Rp 400 ribu yang diterima setiap dua bulan tersebut adalah orang-orang mampu secara ekonomi.

amdal

Sarafuddin (70), mengaku pernah menerima dana itu namun kali ini tidak lagi. Ia menilai sangat pantas menerimanya, selain sudah jompo dan berstatus duda juga tidak mampu mencari nafkah. Untuk makan saja, dia terpaksa menerima belas kasihan tetangga. “Kenapa sekarang saya tidak lagi menerima dana itu ?” tanyanya.

Demikian dengan Aisyah—janda yang sudah berumur 80 tahun. Ia juga pernah mengantongi kartu BLSM, namun sudah ditarik saat pencairan dana terakhir di kantor Pos yang berdalih akan diganti dengan kartu model lain. “Tapi sampai sekarang kartu itu tidak saya terima,” akunya.

Dua jompo ini mewakili jompo dan fakir miskin lain di lingkungannya RT 04 RW 04 Kelurahan Seketeng. Seperti Tabita (80), Nurma (70), Zakaria, Ahmad Nur, Muhammad Fadar, Siti Hawa, Jarot Hardianto, dan Desi Arisandi, yang bernasib sama. Mereka datang ke Dinas Sosial untuk mendapatkan informasi tentang pendataan dan pemberian kartu KPS yang dinilai salah sasaran.

Hal ini dibenarkan Ketua RT nya, Safrin S.Pd yang datang mendampingi mereka. Safrin mengaku prihatin dengan nasib warganya yang benar-benar membutuhkan uluran tangan pemerintah melalui program BLSM. Selain prihatin, dia merasa heran mengapa sejumlah warganya ini tidak terakomodir padahal sangat memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Sebaliknya banyak warganya yang mampu justru mendapat dana tersebut. “Saya yang lebih mengetahui kondisi warga saya,” kata Safrin.

Ia menyesalkan tindakan BPS yang melakukan pendataan tanpa berkoordinasi dengan ketua RT. Padahal dari hasil pendataannya membuat dia repot karena kerap didatangi warga yang protes soal penerima KPS. “Ini harus dievaluasi karena cara tanpa koordinasi ini menimbulkan persoalan,” tukasnya.

Baca Juga  Relawan MRI-ACT Jogja Galang Dana Bantu Korban Gempa Palu

Sementara Kadis Sosial Sumbawa melalui Kasi Bantuan Sosial, Drs M Ruslan, mengaku KPS tidak melalui mereka termasuk pendataan warga penerima. “Pendataan itu dilakukan BPS, tidak ada kaitan dengan kami, bahkan dana bantuan itu cair bukan melalui dinas sosial melainkan langsung dari pusat melalui kantor Pos,” jelas Ruslan. Karenanya Disos tidak dapat berbuat banyak dalam mengakomodir aspirasi tersebut.

Secara terpisah petugas TKSK, Topan menyatakan persoalan KPS ini ada kaitannya dengan tugas mereka. Namun TKSK hanya sebatas melakukan koordinasi dengan pihak Pos tentang pencairan dana  BLSM, melakukan pendampingan dan menfasilitasi masyarakat penerima yang bermasalah seperti kartunya hilang, dan nama tertera namun dananya belum diterima. “Untuk masalah inilah yang kami koordinasikan dengan kantor Pos, sehingga hak penerima ini tidak hilang,” jelas Topan.

Sedangkan masalah pendataan, tidak ada kaitan dengan TKSK karena menjadi kewenangan BPS. “Kami tidak tahu menahu soal data, silakan tanya BPS,” tandasnya. (*)

 

Jompo dan Fakir Miskin Nglurug ke Dinas Sosial

Sumbawa Besar, Gaung NTB

Sedikitnya belasan orang jompo dan fakir miskin di wilayah Kelurahan Seketeng, terpaksa mendatangi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Senin (1/12). Kedatangan kaum jompo yang sebagian besar janda tua ini untuk mempertanyakan tidak terakomodirnya mereka sebagai pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk menerima dana BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) yang baru dicairkan pemerintah pada Bulan November—Desember 2014 ini. Mereka yang sebagiannya pernah menerima dana itu sekarang hanya bisa menjadi penonton. Yang membuat mereka terluka, justru yang mendapat dana sebesar Rp 400 ribu yang diterima setiap dua bulan tersebut adalah orang-orang mampu secara ekonomi.

Sarafuddin (70), mengaku pernah menerima dana itu namun kali ini tidak lagi. Ia menilai sangat pantas menerimanya, selain sudah jompo dan berstatus duda juga tidak mampu mencari nafkah. Untuk makan saja, dia terpaksa menerima belas kasihan tetangga. “Kenapa sekarang saya tidak lagi menerima dana itu ?” tanyanya.

Demikian dengan Aisyah—janda yang sudah berumur 80 tahun. Ia juga pernah mengantongi kartu BLSM, namun sudah ditarik saat pencairan dana terakhir di kantor Pos yang berdalih akan diganti dengan kartu model lain. “Tapi sampai sekarang kartu itu tidak saya terima,” akunya.

Baca Juga  Jangan Urus Pasport Lewat Calo

Dua jompo ini mewakili jompo dan fakir miskin lain di lingkungannya RT 04 RW 04 Kelurahan Seketeng. Seperti Tabita (80), Nurma (70), Zakaria, Ahmad Nur, Muhammad Fadar, Siti Hawa, Jarot Hardianto, dan Desi Arisandi, yang bernasib sama. Mereka datang ke Dinas Sosial untuk mendapatkan informasi tentang pendataan dan pemberian kartu KPS yang dinilai salah sasaran.

Hal ini dibenarkan Ketua RT nya, Safrin S.Pd yang datang mendampingi mereka. Safrin mengaku prihatin dengan nasib warganya yang benar-benar membutuhkan uluran tangan pemerintah melalui program BLSM. Selain prihatin, dia merasa heran mengapa sejumlah warganya ini tidak terakomodir padahal sangat memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Sebaliknya banyak warganya yang mampu justru mendapat dana tersebut. “Saya yang lebih mengetahui kondisi warga saya,” kata Safrin.

Ia menyesalkan tindakan BPS yang melakukan pendataan tanpa berkoordinasi dengan ketua RT. Padahal dari hasil pendataannya membuat dia repot karena kerap didatangi warga yang protes soal penerima KPS. “Ini harus dievaluasi karena cara tanpa koordinasi ini menimbulkan persoalan,” tukasnya.

Sementara Kadis Sosial Sumbawa melalui Kasi Bantuan Sosial, Drs M Ruslan, mengaku KPS tidak melalui mereka termasuk pendataan warga penerima. “Pendataan itu dilakukan BPS, tidak ada kaitan dengan kami, bahkan dana bantuan itu cair bukan melalui dinas sosial melainkan langsung dari pusat melalui kantor Pos,” jelas Ruslan.

Karenanya Disos tidak dapat berbuat banyak dalam mengakomodir aspirasi tersebut.

Secara terpisah petugas TKSK, Topan menyatakan persoalan KPS ini ada kaitannya dengan tugas mereka. Namun TKSK hanya sebatas melakukan koordinasi dengan pihak Pos tentang pencairan dana  BLSM, melakukan pendampingan dan menfasilitasi masyarakat penerima yang bermasalah seperti kartunya hilang, dan nama tertera namun dananya belum diterima. “Untuk masalah inilah yang kami koordinasikan dengan kantor Pos, sehingga hak penerima ini tidak hilang,” jelas Topan.

Sedangkan masalah pendataan, tidak ada kaitan dengan TKSK karena menjadi kewenangan BPS. “Kami tidak tahu menahu soal data, silakan tanya BPS,” tandasnya. (Gaj)

 

iklan bapenda