Tidak Ada Kocok Ulang

oleh -2 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (29/11)

Sambirang Ahmadi S.Ag M.Si, Mantan Ketua DPD PKS Sbw
Sambirang Ahmadi S.Ag M.Si, Mantan Ketua DPD PKS Sbw

Mantan Ketua DPD PKS Kabupaten Sumbawa, Sambirang Ahmadi S.Ag M.Si, menilai pengunduran diri anggota Fraksi PKS dari jabatannya di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Sumbawa dinilai sebagai ijtihad politik yang harus dihormati dalam sebuah organisasi.

Menurut Sambirang, langka yang dilakukah PKS Sumbawa dengan merebut unsur pimpinan di AKD dipandang tidak tepat oleh mayoritas di partainya, yang juga harus dihormati. Karena dipandang tidak tepat, tentu ada konsekwensi atau sanksi yang harus diterima, yaitu Ketua DPD dinon-aktifkan, dan kedua anggota Fraksi PKS yang duduk di pimpinan AKD atas dukugan fraksi di KIH diminta mundur dan bergabung membangun koalisi dengan KMP. “Ini garis kebijakan partai, saya kira teman-teman di DPRD Sumbawa sudah tidak ada pilihan lain dan harus merespon kebijakan itu dan segera mengajukan pengunduran diri,” katanya.

Untuk diketahui kata Sambirang, penguduran diri mereka (kader PKS) bukan karena ketidakmampuan menjadi Ketua Komisi atau Sekretaris Komisi, tetapi atas permintaan partai. “Teman-teman harus siap menjadi anggota biasa, itulah kenyataan politik hari ini,” katanya.

Tidak Ada Kocok Ulang

Menanggapi mekanisme pengambilan keputusan terhadap pengunduran diri dua anggota fraksi PKS dari alat kelengkapan dewan, Sambirang menyatakan hal itu dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh unsur pimpinan dewan bersama anggota DPRD Sumbawa untuk mendorong siapa saja yang dinilai layak mengganti Adizul maupun Salamuddin Maula. Musyawarah pengambilan keputusan tersebut ucap Sambirang, tidak mengganggu atau tidak mendistorsi pemilihan seluruh alat kelengkapan dewan lainnya.

Baca Juga  Pengadaan Barang dan Jasa di Sumbawa Sedang ‘Sakit’

“Hanya reposisioning pada AKD dimana ada anggota PKS yang menjadi unsur pimpinan, seperti jabatan Ketua Komisi I dan Wakil Ketua Komisi II,” jelasnya.

Sambing berpendapat tidak ada kocok ulang unsur pimpinan di AKD, yang diganti adalah yang mundur saja. Pengunduran diri anggora PKS dari pimpinan alat kelengkapan dewan tidak menegasikan proses pemilihan sebelumnya yang sudah berlangsung secara demokratis karena telah sesuai aturan, sehingga pimpinan hanya memfasilitasi pergantian pada posisi yang ditinggalkan PKS. “Kalau sampai ada upaya kocok ulang, itu sama dengan tidak menghargai proses yang sudah berlangsung sesuai dengan tatib,” tandasnya seraya berharap dengan keputusan dan kenyataan politik ini, ‘Kapal Motor Penumpang’ (KMP) tidak lagi karam di negeri nahkoda sendiri, tetapi benar-benar menjadi Kaolisi Merah Putih (KMP). (*) Baca juga di Gaung NTB

 

iklan bapenda