Asep Mundur, Jabatan Ketua Komisi I Lowong

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (29/11)

DPRD 2014-2019Dua anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi PKS mengundurkan diri dari jabatannya di Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Adalah Adizul Zahabuddin S.Ap mundur sebagai Ketua Komisi I, dan Salamuddin Maula sebagai Wakil Ketua Komisi II. Pengunduran diri tersebut buntut dari ‘kekalahan’ Koalisi Merah Putih (KMP) dalam merebut jabatan strategis di alat kelengkapan dewan, menyusul PKS secara mengejutkan bergabung dalam KIH (Koalisi Indonesia Hebat). Langkah berani PKS ini harus dibayar mahal karena sejumlah partai yang tergabung dalam KMP bereaksi sehingga DPW PKS NTB turun tangan. Selain memecat Ketua DPD PKS Sumbawa, DPW juga menginstruksikan kader PKS di DPRD Sumbawa untuk menarik dari jabatan di alat-alat kelengkapan dewan.

amdal

Ditemui Kamis (27/11) kemarin, Adizul Syahabuddin mengaku pengunduran dirinya sebagai Ketua Komisi I telah disampaikan kepada Ketua DPRD Sumbawa, 26 November 2014 atau sehari setelah menerima surat dari DPW PKS Provinsi NTB. Surat DPW itu meminta mereka mengundurkan diri dari jabatan di AKD dan bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP).

“Keberadaan kami di lembaga ini adalah sebagai kader partai. Apapun perintah atau instruksi partai harus diikuti meski secara pribadi berbeda pandangan,” tukasnya.

Diakui Asep—akrab Sekretaris Fraksi Keadilan Sejahtera ini disapa, sebelumnya dia memilih menjadi ketua di Komisi I atas instruksi DPD PKS Sumbawa dan fraksinya. Karena sekarang sudah ranahnya DPW, apapun yang menjadi perintah DPW harus dilaksanakan. “Kami harus Sami’na Waata’na (dengarkan dan laksanakan, Red), dan pengunduran ini bentuk ketaatan dan loyalitas kami kepada partai,” cetusnya.

Baca Juga  DPRD Sumbawa Desak Pemerintah Sediakan Kantor untuk Bawaslu

Sementara Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata SP mengakui telah menerima surat pengunduran diri Adizul Sahabuddin SAp sebagai Ketua Komisi I dan Salamuddin Maula dari Sekretaris Komisi II, Rabu (26/11). Terhadap pengunduran ini, Ia segera mengkomunikasikannya dengan unsur pimpinan DPRD lainnya sebelum mengambil keputusan.

Namun pengunduran diri ini akan ditindaklanjuti setelah Sidang Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan APBD Tahun 2015. Menurut Budi, sidang paripurna ini sudah diagendakan dalam Bamus dan dinilai sangat penting untuk segera dilaksanakan.

Terkait dengan mekanisme penetapan alat kelengkapan dewan yang mengundurkan diri, Budi—panggilan singkat politisi PDIP ini, menegaskan tidak diatur secara rinci dalam UU, PP maupun Tatib DPRD, sehingga harus dikomunikasikan.

Dan pengunduran diri dua kader PKS meski terkesan mendadak, ungkap Budi, menjadi kewenangan partai dan hak dari anggota fraksi masing-masing. “Apapun alasannya pengunduran diri itu adalah hal yang wajar dalam prsoes demokrasi,” pungkasnya. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda