Perambahan di Pulau Moyo untuk Bertahan Hidup

oleh -1 views
Kondisi hutan Pulau Moyo setahun silam
bankntb

Sumbawa Besar, SR (21/10)

Junaidi, Anggota DPRD Sumbawa
Junaidi, Anggota DPRD Sumbawa

Perambahan hutan yang terjadi di Pulau Moyo yang kini mencuat secara nasional, bukan kesalahan masyarakat semata. Aksi perambahan hutan untuk dijadikan lahan pertanian terpaksa dilakukan warga karena memang lahan pertanian tidak tersedia, sementara pertanian merupakan mata pencahariannya. Hal ini diungkapkan Anggota DPRD Sumbawa, Junaidi saat dimintai tanggapannya usai pelantikan pimpinan DPRD definitive, Senin (20/10).

Menurut Jon Simpe—akrab politisi PDIP ini disapa, tanpa pertanian masyarakat di sana kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Belasan tahun yang lalu, lahan pertanian di Pulau Moyo cukup tersedia. Namun ada oknum yang merelakan lahannya karena akan dibuat jalan lingkar yang manfaatnya untuk kepentingan masyarakat. Saat masyarakat menyerahkan tanahnya, jalan tidak kunjung terwujud, dan ternyata lahan itu dijadikan radius untuk melindungi  hutan lindung. “Masyarakat sudah dibohongi, dan sekarang tidak ada lahan lain yang mereka garap kecuali merambah hutan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya,” tukas Jon.

Selama ini sosialisasi dari pemerintah nyaris tidak pernah, apalagi melakukan pemberdayaan sebagai upaya untuk mengatasi masyarakat melakukan perambahan sekaligus                          memberikan usaha baru bagi mereka untuk bertahan hidup. “Saya tidak katakan (perambahan) yang dilakukan masyarakat itu benar. Ya tetap salah secara hukum. Pemikiran mereka masih awam,” katanya.

Persoalan lain yang mendera warga di sana, selain dibohongi juga menjadi korban spekulan tanah. Di Pulau Moyo mulai marak penjualan tanah yang dilakukan beberapa oknum dan disinyalir oknum kehutanan dan pertanahan ikut terlibat. Ia mencontohkan wilayah Sengelo Desa Sebotok, lahan di sana sudah dipetak-petak dan dibuatkan sporadik, serta penerbitan sertifikat sangat cepat, padajhal wilayah itu masuk dalam kawasan konservasi. Bagi warga  tidak kebagian merasa cemburu sehingga membuka lahan sendiri untuk bercocok tanam. “Inilah yang sebenarnya terjadi, ini terpaksa dilakukan warga selain tuntutan hidup juga terdorong oleh  sepak terjang oknum-oknum tertentu,” ujarnya.

Baca Juga  Mi6: Pilgub NTB Hanya Dua Paslon yang Bertarung

Yang perlu diketahui ungkap Jon, lahan Pulau Moyo itu sudah hampir habis dibeli orang luar, warga di sana hanya menjadi penonton. “Yang menjual lahan bukan warga setempat tapi ada oknum-oknum tertentu,” bebernya.

Ia berharap pemerintah tidak hanya bisa melarang, namun dapat memberikan solusi, tentunya   hutan bisa terjaga dan masyarakat bisa sejahtera. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda