Tidak Ada KMP—KIH di DPRD Sumbawa

oleh -1 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (20/10)

Drs A Rahman Alamudy SH M.Si, Ketua DPD Golkar Sumbawa
Drs A Rahman Alamudy SH M.Si, Ketua DPD Golkar Sumbawa

Menjelang pemilihan alat-alat kelengkapan dewan di DPRD Sumbawa, sejumlah fraksi mulai mencari siapa kawan dan mendeteksi siapa lawan. Kondisi ini menyebabkan munculnya dua kubu yang saling mengadu kekuatan untuk menjadi yang terkuat dalam mendominasi jabatan di alat-alat kelengkapan dewan. Ada juga yang menginginkan cara efektif adalah mengsolidkan Koalisi Merah Putih (KMP), karena dinilai yang lebih berpeluang. Namun adanya kubu-kubuan di lembaga DPRD tersebut dibantah Drs A Rahman Alamudy SH M.Si, pimpinan DPRD Sumbawa yang juga Ketua DPD Golkar. “Tidak ada kubu-kubuan, tidak ada KMP dan KIH, yang ada hanya keinginan untuk membangun rasa saling percaya antar teman-teman di dewan,” kata Abi Mang—akrab pejabat yang dikenal bijak ini, Sabtu (18/10).

amdal

Dalam menentukan siapa yang akan memimpin di alat kelengkapan dewan, ungkap Abi Mang, dilakukan kompromi politik guna terbangunnya soliditas, solidaritas, stabilitas dan harmonisasi, sehingga lembaga ini terlihat akseptabel di depan masyarakat sebagai tempat rakyat menyalurkan aspirasinya. Sehingga rakyat merasa tenang, tidak dipusingkan, dan lembaga tetap berjalan sesuai koridor, tetap kritis, konstruktif dan obyektif. “Suasana inilah yang ingin kita ciptakan, sehingga tidak ada kubu-kubuan dalam mencari kekuasaan,” tandasnya.

Disinggung bahwa DPRD adalah lembaga politik dan tetap ada strategi politik, Abi Mang tidak menampiknya. Tapi strategi tersebut tetap berpedoman pada kompromi politik tanpa ada jegal menjegal, dan adu kekuatan. “Meski ada nuansa KMP—KIH dari atas, sesungguhnya bukan untuk menciptakan kekuatan-kekuatan dalam lembaga melainkan untuk membangun kerjasama yang baik,” cetusnya.

Baca Juga  Satukan Langkah, PD Salimah Sumbawa Gelar Raker di Wisata Lima Langkah
Burhanuddin Jafar Salam SH, Ketua DPD PAN Sumbawa
Burhanuddin Jafar Salam SH, Ketua DPD PAN Sumbawa

Sementara Ketua DPD PAN Sumbawa, Burhanuddin Jafar Salam SH, sependapat dengan Ketua Golkar. Saat ditemui tadi malam, BJS—akrab politisi yang kini menjadi anggota DPRD Propinsi NTB, menyatakan tidak perlu ada kubu-kubuan, dan seyogyanya memikirkan kebersamaan melalui proses komunikasi. “Kita perlu duduk bersama bagaimana menciptakan stabilitas dan soliditas yang ujung-ujungnya kinerja dewan ke depan menjadi lebih baik sehingga pelayanan terhadap masyarakat maksimal,” katanya.

Ia tidak menafikkan dari share kekuasan di dewan, konsekwensinya pasti ada yang tidak mendapatkan jatah, namun demikian ada keterwakilan. Tentunya harus proporsional dengan melihat jumlah perolehan masing-masing partai atau fraksi. “Duduk bersama inilah kita bisa saling memberi, saling menata dan saling mengatur, dengan tidak melampaui hak-hak sesuai porsi masing-masing,” imbuhnya.

Karenanya masih ada seminggu lagi setelah penetapan dan pengesahan pimpinan DPRD definitive untuk membicarakan kembali siapa yang pantas menjabat sebagai pimpinan di alat-alat kelengkapan dewan. “Kami berharap hasilnya mampu mengakomodir kepentingan bersama untuk Sumbawa yang sejahtera,” pungkasnya. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda