Pilkada Sumbawa 2015 Digelar Secara Langsung

oleh -2 views
bankntb

KPU Mengacu Perpu

Sumbawa Besar, SR (18/10)

Sudirman. S.Ip, Anggota KPU Kabupaten Sumbawa
Sudirman. S.Ip, Anggota KPU Kabupaten Sumbawa

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa tetap akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sumbawa Tahun 2015 mendatang, secara langsung. Selain amanat UU No. 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemilu, KPU mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014. “Ini yang menjadi landasan hukum terakhir kami untuk melaksanakan Pilkada langsung,” kata Sudirman S.IP, salah seorang komisioner KPU Sumbawa, Jumat (17/10).

Untuk pelaksanaan ini Sudirman mengakui telah melakukan proses persiapan di antaranya schedule atau tahapan pemilu, dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk penyiapan anggaran. “Tahapan yang sudah kami susun tetap kami laksanakan sampai ada keputusan DPR untuk menyetujui atau menolak Perpu yang diajukan pemerintah. Jika ditolak, tahapan yang sedang berlangsung akan kami hentikan. Kami akan menyesuaikannya ketika ada peraturan lain,” jelasnya.

Persiapan lainnya lanjut Sudirman, adalah berkordinasi dengan KPU Propinsi terkait dengan pelaksanaan Pilkada Tahun 2015 di 7 kabupaten/kota di NTB. Dalam pertemuan itu sudah disepakati jadwal pilkada dilakukan dua putaran. Dengan adanya Perpu ini, jadwal itu disesuaikan kembali karena ada pasal-pasal yang mengatur secara khusus terkait dengan uji kompetensi dan integritas bakal calon. Menurut Perpu ungkap Sudirman, sebelum mendaftar di KPU, parpol mengusulkan calon lebih dari satu untuk dilakukan uji kompetensi oleh 5 orang dari independen. Hasil uji kompetensi dan integritas itu yang akan disampaikan nanti kepada publik. “Hasil uji kompetensi dan integritas ini hanya persyaratan untuk mendaftarkan saja, bukan untuk menentukan gugur dan tidaknya bakal calon, karena hasil ini tidak dapat menggugurkan bakal calon,” paparnya.

Baca Juga  Tolak Pemecatan dan PAW, PK Golkar Datangi Gedung DPRD

Menariknya lagi, Perpu ini mengatur secara sangat ketat proses pencalonan. Artinya didorong kepada publik untuk mengawasi bahwa parpol dilarang meminta biaya pencalonan atau transaksi materi dengan bakal calon. Ketika itu dilakukan dapat dibawa ke proses pengadilan dan apabila terbukti, bisa membatalkan calon tersebut meski telah menang saat Pilkada. “Ini sama dengan money politic,” imbuhnya.

Disinggung soal biaya penyelenggaraan Pilkada yang diajukan KPU Sumbawa untuk dua putaran, Sudirman menyebutkan sebesar Rp 27 Milyar. Jumlah ini meningkat dari Pilkada sebelumnya yang hanya belasan miliar. Peningkatan ini terjadi karena jumlah pemilih termasuk kecamatan dan desa kian bertambah. Peningkatan ini juga disesuaikan dengan peningkatan inflasi,” pungkasnya. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda