“Hak Rakyat Bukan Hanya Diamputasi Tapi Dimutilasi”  

oleh -1 views
bankntb

Gerakan Rakyat Sumbawa Pro Demokrasi Gelar Diskusi “Indonesia Dalam Darurat Demokrasi”

Sumbawa Besar, SR (17/10)

amdal

diskusi 1Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD dinilai telah merampas kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Hak dipilih dan memilih yang melekat dalam setiap diri harus terampas secara paksa, sehingga berdampak secara sistematis terjadinya kemunduran system demokrasi yang seharusnya sudah maju di Indonesia. Sebagai bentuk keprihatinan, sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Sumbawa menggabungkan diri dalam Gerakan Rakyat Sumbawa Pro Demokrasi menggelar diskusi bertema “Indonesia Dalam Darurat Demokrasi”.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kampus Institut Ilmu Sosial dan Budaya Samawa Rea (IISBUD Sarea), Kamis (16/10) ini menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Sudirman S.IP (Komisioner KPU), Sunan Khairani SH MH (Aktivis Prempuan), Ir Ibrahim M.Si (mantan calon independen Pilkada Sumbawa 2009), dan Sofyan Krebi M.Si (Akademisi) serta Syamsul Fikri S.Ag M.Si (Ketua Partai Demokrat Sumbawa).

Dalam penjelasannya, Sudirman mengatakan, pemilihan langsung dan pemilihan melalui DPRD sama-sama tidak menyalahi aturan dan bagian dari demokrasi. Mekanisme pilkada itu tidak harus menjadi focus untuk diperdebatkan namun yang paling penting bagaimana memperkuat partai politik dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa berpolitik tidak membutuhkan biaya besar, tidak hanya merebut kekuasaan melainkan mencuatkan ide dan gagasan. Karenanya tidak perlu alergi untuk bergabung dengan parpol sebagai pintu masuk untuk menyampaikan ide dan gagasan. “Kita harus memperkuat parpol karena parpol urat nadi dan pilar utama dalam prosers demokrasi. Memperkuat parpol bukan untuk menciptakan oligarki elit tetapi bagaimana parpol ini melakukan tugas dan fungsinya dalam melakukan pendidikan politik, yang merupakan amanat UU No. 2 Tahun 2011,” jelasnya.

Baca Juga  Kenaikan Pangkat dan Drama Kolosal Warnai HUT TNI

Ir Ibrahim M.Si sependapat dengan Sudirman S.IP. Ia mengaku pernah menjadi calon melalui jalur independen bukan berarti saat itu ruang di parpol tertutup. Namun jalur independen adalah pilihan. Kini kepala daerah dipilih melalui DPRD yang berarti parpol menjadi pintu masuk untuk dicalonkan dan mencalonkan diri. Yang harus dilakukan calon non partisan seperti dirinya, adalah bagaimana meyakinkan pimpinan-pimpinan parpol agar bisa melibatkan mereka. Hak-hak dirinya yang pernah menjadi calon independen dihidupkan kembali dan diberi ruang. “Mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat maupun DPRD tidak menjadi persoalan asalkan aspirasi rakyat didengar dengan mengakomodir calon yang diinginkan rakyat,” ujarnya.

Berbeda dengan dua narasumber tersebut, Sunan Khairani menilai pilkada langsung oleh rakyat sebagai pembeda antara orde baru dengan orde reformasi. Ketika Pilkada dilaksanakan melalui DPRD berarti kembali lagi dalam nuansa orde baru. “Mengapa kita reformasi karena kita ingin hak-hak demokrasi bisa disalurkan,” kata Sunan—akrab wanita vocal ini disapa.

Menurutnya pemilihan langsung oleh rakyat saja sebenarnya tidak terlalu demokratis, sebab rakyat selaku pemilih disuguhkan ‘barang jadi’. Pemilih hanya ke TPS untuk memilih calon yang sudah ada. “Kita tidak tahu prosesnya bagaimana karena kita tidak dilibatkan dalam mengerucutkan calon-calon pemimpin itu. Kita hanya diarahkan ke bilik suara untuk memilih calon yang sudah ditetapkan,” tukasnya. Sehingga Sunan menilai pemilihan melalui rakyat saja tidak terlalu demokratis, apalagi melalui DPRD yang hanya sebatas ruang sidang. “Hak rakyat bukannya diamputasi, tapi dimutilasi,” serunya.

Di tempat yang sama, Sofyan Krebi dari akademisi berpendapat bahwa demokrasi adalah kebebasan menyampaikan sesuatu yang menjadi ide dan gagasan seseorang. Dalam konteks Pilkada, rakyat diberikan ruang untuk memilih dan dipilih, sehingga dinilai sangat pas jika pemilihan langsung dilakukan oleh rakyat. “Selama 10 tahun atau dua periode digelar pemilihan langsung oleh rakyat, perjalanan demokrasi di Indonesia mempunyai sisi positif dalam pemenuhan hak warga negara, serta kedaulatan tetap berada di tangan rakyat,” tandasnya.

Baca Juga  Komitmen Bersama Suksesnya Reformasi Birokrasi Ditandatangani

Sementara Syamsul Fikri menyatakan tidak sependapat dengan anggapan sejumlah tokoh bahwa pemilihan melalui DPRD sangat jahat. “Apanya yang jahat ? karena pemilihan dengan cara ini juga bagian dari demokrasi,” kata Fikri—sapaan singkat politisi Demokrat ini.

Namun demokrat ungkap Fikri, lebih setuju pemilihan dilakukan secara langsung dengan 10 syarat yang salah satunya calon yang diusung parpol harus mengikuti uji kompetensi figure, yang kemudian dilakukan uji publik. Ketika figure yang diusung bertabiat buruk dan terlibat korupsi, rakyat berhak menolak. “Saya setuju pemilihan langsung dengan catatan 10 syarat itu,” imbuhnya.

Ditemui terpisah Lukman Hakim SP selaku Ketua Gerakan Rakyat Pro Demokrasi, mengatakan, dilaksanakannya diskusi ini untuk menyikapi UU Pilkada yang telah ditetapkan DPR. Seharusnya dalam membuat UU sesuai dengan aspirasi yang ada di daerah bagaimana seorang pemimpin lahir dan berpihak kepada rakyat, bukan kepentingan partai atau kelompok sebagaimana yang dikhawatirkan ketika pemilihan melalui DPRD. “Kami khawatir pemilihan melalui DPRD akan melahirkan pemimpin yang egois yang hanya memikirkan kepentingan kelompok semata. Karena itulah kita inisiasi menghimpun beberapa elemen untuk bisa menolak UU Pilkada, dan harus mengembalikan hak dan kedaulatan di tangan rakyat,” pungkasnya. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda