Kehadiran Asisten I Tidak Menyalahi Aturan

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (13/10)

Drs H Arasy Muhkan, Wakil Bupati Sumawa
Drs H Arasy Muhkan, Wakil Bupati Sumawa

Wakil Bupati Sumbawa, Drs H Arasy Muhkan menilai kehadiran Asisten I Setda Sumbawa yang mewakili Bupati pada sidang paripurna untuk penetapan tatatertib DPRD belum lama ini, tidak menyalahi aturan, apalagi melecehkan lembaga terhormat itu. “Tidak ada yang salah dengan keputusan eksekutif mengutus Asisten I. Ini tidak menyalahi aturan dan tidak juga mencederai harmonisasi kedua lembaga,” kata Haji An—akrab Wabup disapa menanggapi sikap Fraksi Demokrat yang walk-out pada sidang paripurna karena tidak menerima kehadiran Asisten I. Haji An mengaku tak mempermasalahkan tudingan Fraksi Demokrat. “Itu adalah hak mereka, asalkan kami tidak menyalahi aturan,” tukasnya.

amdal

Ketidakhadiran Bupati, karena melaksanakan tugas dinas keluar daerah, demikian dengan dirinya selaku Wakil Bupati tidak dapat memenuhi undangan DPRD karena sakit. Untuk mendelegasikannya kepada Sekda juga tidak memungkinkan karena Drs H Rasyidi juga melakukan tugas dinas keluar daerah. Sebagai bentuk penghargaan dari undangan ini, pihaknya mendisposisikannya kepada Asisten I Dr HM Ikhsan M.Pd. Meski jabatannya Asisten I tapi ketika dia mewakili Bupati, kapasitasnya seperti bupati. Inilah yang perlu dipahami dan tidak ada unsur kesengajaan untuk tidak menghadiri undangan DPRD. Dan eksekutif sangat menjaga harmonisasi antar dua lembaga ini.

Seperti diberitakan, Fraksi Demokrat memilih walk out dari ruang sidang paripurna penetapan tata tertib DPRD Kabupaten Sumbawa yang digelar Kamis (9/10). Langkah yang dilakukan Syamsul Fikri Cs ini sebagai bentuk protes atas ketidakhadiran Bupati Sumbawa atau pejabat eksekutif setingkat Bupati. Demokrat menganggap kehadiran Asisten I Setda Sumbawa, Dr HM Ikhsan M.Pd mewakili bupati, melecehkan lembaga dewan dan mencederai hubungan kemitraan dua lembaga. Fraksi Demokrat beralasan walk-out yang mereka lakukan untuk tetap menjaga marwah lembaga, karena ini terus-menerus terjadi dan Bupati tidak pernah hadir sehingga memberikan pengertian bahwa tidak ada kemauan eksekutif untuk saling menghargai. “Kami adalah orang yang konsisten dan sangat menjaga marwah lembaga. Ketika dilecehkan, kami sudah pasti bersikap,” pungkasnya. (*) Baca juga di Gaung NTB

Baca Juga  Indonesia-Vietnam Sepakat Pererat Kerjasama Perdagangan dan Investasi

 

iklan bapenda