Petinggi PTNNT Diperiksa Polisi

oleh -0 views
bankntb

Dugaan Kredit Macet Bank NTB

Sumbawa Besar, SR (11/10)

Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Sumbawa terus mendalami kasus dugaan kredit bermasalah di Bank NTB Cabang Sumbawa. Setelah memeriksa sejumlah saksi dari pihak bank termasuk mantan Dirut dan Wakil Dirut Bank NTB Sumbawa, kini polisi menelusuri aliran dana kredit diduga macet tersebut kepada pihak PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT). Jumat (10/10), salah seorang pejabat PTNNT, Ahmad Salim memenuhi panggilan penyidik dan selama beberapa jam memberikan keterangan. Saat diperiksa, Kepala Kantor Perwakilan PTNNT Sumbawa ini didampingi kuasa hukumnya, Ridwan SH. Ridwan SH yang dicegat usai pemeriksaan menjelaskan, kliennya dimintai keterangan sebagai saksi terkait kredit sejumlah karyawan PTNNT di Bank NTB. Ahmad Salim diperiksa karena pernah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank NTB. Dalam perjanjian itu kliennya yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor PTNNT Perwakilan Sumbawa bersedia menfasilitasi Bank NTB untuk menyampaikan surat penagihan kepada sejumlah karyawan PTNNT. Ini dilakukan karena pembayaran kredit oleh sebagian karyawan PTNNT tidak lancar. Untuk melakukan penagihan kepada karyawan tersebut, Bank NTB tidak memiliki akses, sehingga perjanjian kerjasama inilah yang digunakan untuk mempermudah penagihan.

Namun kliennya tidak memiliki hak untuk memaksa karyawan PTNNT membayar tagihan kredit dari Bank NTB. “Klien saya hanya berperan menyampaikan surat penagihan kepada karyawan PTNNT, tidak berhak memaksa karyawan untuk membayar kreditnya,” kata Ridwan.

Baca Juga  Insiden ‘Sandal’ Dinamika Persidangan

Karena perjanjian itu dianggap tidak efektif, Bank NTB akhirnya mencabut perjanjian kerjasama tersebut. Selanjutnya Bank NTB yang berhubungan langsung dengan para karyawan PTNNT selaku kreditur. “Inilah yang dijelaskan klien kami kepada penyidik Tipikor,” ungkap Ridwan.

Sementara itu Kapolres Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim, AKP Erwan Yudha Perkasa SH, mengatakan, pemeriksaan terhadap salah satu pejabat PTNNT itu bagian dari proses penyelidikan. Pihaknya masih membutuhkan sejumlah keterangan dari saksi lainnya untuk memastikan ada dan tidaknya unsure pidana dalam kasus tersebut.

Sebelumnya diakui Erwan—akrab perwira ini disapa, penyidik telah meminta keterangan beberapa orang saksi di antaranya Kalsum—mantan Pembantu Penyelia Administrasi Kredit, dan Yerianto SE MM selaku Analis Kredit, Siti Nuryati LM B.Sc—mantan Penyelia Administrasi Kredit Dana dan Jasa, dan mantan Wakil Dirut Bank NTB Sumbawa H Mustaram Abbas.

Seperti diberitakan, laporan kasus kredit macet itu diterima kepolisian 12 Juli lalu terkait dugaan penyimpangan yang terjadi sekitar Tahun 2007. Berawal dari pemberian kredit bagi 151 karyawan PTNNT mencapai Rp 7,5 miliar atau berkisar Rp 50 juta per orang. Namun dalam pencairan kredit disinyalir tidak sesuai prosedur yaitu dilakukan secara langsung tanpa ada pengecekan di lapangan dan jaminan dari kreditur. Seharusnya juga pemberian kredit melalui program kredit pegawai. Namun karena gaji para karyawan Newmont tidak melalui Bank NTB Cabang Sumbawa melainkan bank lain disiasati dengan pemberian kredit wirausaha. Untuk memuluskan proses kredit ‘instan’ ini, diduga melibatkan sembilan karyawan Bank NTB.

Baca Juga  Kades Bale Brang Desak Polisi Ungkap Kebakaran Kantor Desa 

Namun kuasa hukum Bank NTB, Suharto SH M.Si menegaskan tidak ada kredit fiktif dan inprosedural, maupun kerugian Negara atau perbankan dalam pencairan kredit yang dilakukan Bank NTB terhadap seratusan karyawan PTNNT. Pasalnya, kredit tersebut sampai sekarang masih berproses. Dari Rp 7,5 milyar yang dikucurkan melalui program kredit wirausaha, sudah terbayar sebesar Rp 4 milyar lebih, sedangkan sisanya sudah ada jaminan dari nasabah (kreditur). Kreditur telah memberikan kuasa kepada Bank NTB untuk menjual agunannya yang nilainya justru lebih besar dari sisa kredit yang belum terbayar. Ini berarti, Bank NTB tidak dirugikan. Tentunya kondisi ini sebagai langkah maju dari Bank NTB yang harus diberikan diapresiasi. Kemudian soal dugaan inprosedural, menurut Harto, sangat tidak mendasar. Sebab proses administrasi pencairannya sangat lengkap, dan ada pertanggungjawabannya di samping agunan yang telah disepakati kedua belah pihak. Meski akhirnya dalam perjalanannya, sejumlah kreditur mengalami kendala dalam pembayaran kredit. Kendala ini ditelusuri dan terungkap ada yang sudah tidak bekerja lagi di PTNNT, meninggal dunia, dan sakit. Terganggulah proses pembayaran ini.  (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda