Tak Dihadiri Bupati, Fraksi Demokrat Walk Out

oleh -1 views
bankntb

Sidang Paripurna Penetapan Tatib DPRD Sumbawa

Sumbawa Besar, SR (10/10)

amdal
Syamsul Fikri S.Ag M.Si
Syamsul Fikri S.Ag M.Si

Fraksi Demokrat memilih walk out dari ruang sidang paripurna penetapan tata tertib DPRD Kabupaten Sumbawa yang digelar Kamis (9/10). Langkah yang dilakukan Syamsul Fikri Cs ini sebagai bentuk protes atas ketidakhadiran Bupati Sumbawa atau pejabat eksekutif setingkat Bupati. Demokrat menganggap kehadiran Asisten I Setda Sumbawa, Dr HM Ikhsan M.Pd mewakili bupati, melecehkan lembaga dewan dan mencederai hubungan kemitraan dua lembaga. “Langkah ini kami lakukan untuk tetap menjaga marwah lembaga, karena kerap dilecehkan eksekutif,” kata Ketua Fraksi Demokrat, Syamsul Fikri S.Ag M.Si yang ditemui di luar ruang sidang.

Selama ini DPRD terutama Fraksi Demokrat selalu memberikan toleransi ketidakhadiran Bupati yang kemudian diwakili Sekda pada rapat paripurna yang dinilai sangat penting. Namun ini terus-menerus terjadi dan Bupati tidak pernah hadir. Ini memberikan pengertian bahwa tidak ada kemauan eksekutif untuk saling menghargai. “Kalau bukan kita siapa lagi yang menghargai lembaga ini. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi,” tukasnya. Sebelum digelarnya rapat paripurna tersebut, ungkap Fikri—akrab politisi ini disapa, Fraksi Demokrat telah meminta agar paripurna ditunda, namun pimpinan sidang tetap melanjutkan paripurna. Sebagai wujud konsistensi, Demokrat memilih untuk tidak mengikuti sidang paripurna.

Muhammad Yasin Musamma
Muhammad Yasin Musamma

Ditambahkan Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Muhammad Yasin Musamma, bahwa sikap partainya memilih walk out karena sangat memperhatikan dan menjaga wibawa kelembagaan ini. “Kami adalah orang yang konsisten dan sangat menjaga marwah lembaga. Ketika dilecehkan, kami sudah pasti bersikap,” tandasnya. Selain menjaga wibawa lembaga, lanjut Yasin—akrab politisi santun ini, sikap Demokrat sebagai bentuk tanggungjawab kepada konstituen.

Baca Juga  Terima Kunker DPD RI, Gubernur Dorong Pembangunan SDM dan Pemerataan Pendidikan

Hal senada dikatakan anggota fraksi Demokrat lainnya. Basaruddin didampingi Samsuddin, mengatakan, Demokrat menginginkan ada kebersamaan dalam lembaga, sebagaimana amanat UU yang mengatur tentang kemitraan antara eksekutif dan legislatif.  Kesan tidak menghargai kemitraan yang ditunjukkan legislative menurut Bace—sapaan singkatnya, tidak hanya kehadiran bupati yang selalu diwakili, tapi juga kehadiran kepala SKPD yang notabene mitra kerja komisi-komisi di DPRD. “Bisa kita lihat dari kursi yang disediakan oleh Sekretariat DPRD itu cukup banyak, tapi yang hadir tidak sampai 30 persen. Ini suatu pelecehan, padahal aspirasi mereka (SKPD) ingin kita perjuangkan di sini,” tukasnya.

Samsuddin dan Basaruddin
Samsuddin dan Basaruddin

Harusnya masalah ini tidak boleh terjadi jika Bupati menghargai hubungan kemitraan, karena suasana yang tidak kondusif antara eksekutif dan legislative akan berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat. “Jangan hanya eksekutif mengambil keuntungan dari legislatif, sementara legislatif tidak dihargai,” ucap Samsuddin.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD sementara yang juga pimpinan sidang, Lalu Budi Suryata SP, menilai sah-sah saja walk-out yang dilakukan Fraksi Demokrat dan harus dihargai. “Apa yang dilakukan Fraksi Demokrat tidak menyalahi, harus dihormati,” kata Budi—akrab politisi PDIP ini disapa.

Sebaliknya kehadiran Asisten yang mewakili Bupati juga tidak menyalahi tatib di DPRD karena eksekutif itu tidak hanya sebatas Bupati dan Wakil Bupati, tapi jajarannya hingga di tingkat bawah. Meski demikian harapan anggota DPRD agar Bupati atau Wabup hadir pada setiap sidang paripurna harus mendapat perhatian eksekutif dalam rangka menghargai semangat kebersamaan. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda