Sidang Dipimpin “KIH” Dihujani Interupsi “KMP”

oleh -0 views
Lalu Budi Suryata SP, Ketua DPRD Sumbawa
bankntb

Sumbawa Besar, SR (10/10)

sidang DPRD SumbawaSidang Paripurna Penetapan Tata Tertib DPRD Sumbawa yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD, Kamis (9/10) diwarnai hujan interupsi. Yang menariknya, interupsi itu hanya dilakukan oleh anggota DPRD dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Seperti yang dilakukan Ahmadul Kusasih dari Partai Golkar, Andi Rusni dari Gerindra, dan yang paling fatal adalah Syamsul Fikri dari Demokrat yang selanjutnya memboyong anggotanya untuk walk-out. Sebaliknya partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) hanya meminta agar penetapan Tatib DPRD dalam sidang paripurna itu tidak lagi dipersoalkan karena sudah tercapai kesepakatan saat pertemuan fraksi sebelumnya.

Akibat dari interupsi ini, rapat yang diperkirakan hanya berlangsung hingga pukul 12.00 Wita, harus molor sampai pukul 14.00 Wita karena terpaksa diskor. Hasil nguping wartawan Samawarea, ada beberapa anggota yang nyeletuk dan berkelakar, interupsi itu terjadi karena yang memimpin sidang adalah Lalu Budi Suryata SP yang notabene dari PDIP—dedengkot KIH (Koalisi Indonesia Hebat). Sebenarnya interupsi tersebut tidak akan terjadi apabila yang memimpin sidang Drs HA Rahman Alamudy SH M.Si—Ketua DPD Golkar Sumbawa yang merupakan motor penggerak KMP.

Namun Lalu Budi Suryata SP membantah jika interupsi tersebut ada kaitannya dengan KIH ataupun KMP. “Tidak ada itu,” elaknya saat dicegat usai sidang paripurna, Kamis (9/10).

Baca Juga  ACT DIY Berangkatkan 6 Truk Kemanusiaan Menuju Palu

Adanya interupsi menurut Ketua DPRD Sumbawa ini, merupakan dinamika dalam berdemokrasi. Sejak diberlakukannya mekanisme paripurna mengacu pada UU No. 17 Tahun 2014 dan PP 16 Tahun 2010, kewenangan fraksi berada pada masing-masing anggota yang ada dalam paripurna, sehingga rapat itu memberikan ruang kepada semua anggota yang hadir untuk menyampaikan pendapatnya. “Selaku pimpinan sidang kami tidak dapat menutup ruang kepada mereka untuk berargumentasi atau memberikan pendapat,” ujarnya.

Mengenai sempat diskornya sidang selama beberapa saat, ungkap Budi, hanya untuk penyempurnaan Tatib. Ada beberapa substansi terkait dengan mekanisme proses pengambilan keputusan. “Banyak masukan dan saran dalam rangka penyempurnaan Tatib,” katanya. Misalnya soal pengambilan keputusan di tingkat komisi atau alat kelengkapan dewan lainnya. Ketika musyawarah mufakat tidak tercapai dan voting tidak bisa diselesaikan, maka tatib memerintahkan memohon kepada pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi untuk memfasilitasinya. “Itu yang sudah kita sepakati,” akunya.

Selanjutnya soal nomenklatur koordinator di masing-masing komisi, tetap kembali pada tatib sebelumnya, bahwa pimpinan DPRD menjadi koordinator seluruh komisi. “Seperti saya selaku ketua DPRD akan mengkoordinir komisi I dan seluruh komisi. Kenapa seluruh komisi, hanya untuk menjaga pimpinan lainnya berhalangan hadir. Sedangkan pimpinan lainnya masing-masing mengkoordinir komisi yang telah ditetapkan dari Komisi II hingga Komisi IV,” pungkasnya. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda