Pembangunan Kantor PA Sumbawa Tidak Bermasalah

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (09/10)

PA Sumbawa proyek 1Sekretaris Panitera Pengadilan Tinggi Agama (PTA), A Yakin Karim SH MH, Rabu (8/10) menegaskan, pembangunan gedung Pengadilan Agama Sumbawa tahap II yang sempat diributkan aktivis LSM, telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu rekomendasi dari Menteri Perhubungan terkait dengan keberadaan lokasi yang dekat dengan bandara juga sudah dimiliki. “Semua regulasi dan rekomendasi terkait pembangunan kantor sudah ada. Kisruh yang terjadi karena munculnya dugaan tidak mengantongi ijin hanya miss komunikasi semata. Sudah tidak ada masalah, semua sudah beres,” kata Yakin Karim yang dicegat di Kantor Bupati Sumbawa, seraya mengaku persoalan ini sudah dijelaskan kepada Wakil Bupati Sumbawa sekaligus menyampaikan sejumlah kerjasama berkaitan dengan kemasyarakatan karena PA memiliki tanggung jawab penegakan hukum seperti Pos Bantuan Hukum (Posbakum), sidang keliling dan prodeo bagi masyarakat. Gedung tersebut dibangun juga dihajatkan untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat Sumbawa.

PPK Pembangunan PA Sumbawa, Husni Nas menambahkan, rekomendasi bandara nomor AU.005/39/4/SWQ-2014 tanggal 22 April 2014 terkait pembangunan gedung tambahan telah dikantongi. Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin III memberikan rekomendasi di lokasi tersebut, maksimal dengan ketinggian enam meter dari permukaan tanah.

Berdasarkan rekomendasi ini konsultan perencana menyusun gambar pembangunan yang tingginya hanya 5,50 meter. Sedangkan bagian depan bangunan yang berlantai dua, sudah dibangun sejak 2004 lalu, yang saat itu tidak ada proses sebagaimana yang dilakukan saat ini atau tidak masuk dalam kebijakan pembangunan.

Baca Juga  Minimalisir Kejahatan, Polres Sumbawa Giatkan “Kring Serse” 

Untuk diketahui gedung PA Sumbawa ini dibangun sebagaimana prototype pengadilan model oleh Mahkamah Agung. “Pembangunan ini untuk peningkatan pelayanan karena di bangunan itu terdapat ruang sidang, pelayanan pendaftaran perkara, ruang menyusui, ruang tunggu, ruang pengacara, ruang mediasi dan ruang pelayanan bantuan hukum,” tandasnya. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda