Pembentukan PPS Gagal

oleh -1 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (01/10)

Hakam Naja Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Hakam Naja Wakil Ketua Komisi II DPR RI

Harapan masyarakat Pulau Sumbawa terutama di Kabupaten Sumbawa akan terbentuknya PPS melalui pengesahan pada Sidang Paripurna Penetapan DOB, Senin (29/9), harus pupus. Sebab penetapan PPS dan beberapa calon DOB lainnya ditunda hingga batas waktu yang belum tentukan. DPR memutuskan untuk tidak mengesahkan 65 Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diajukan ke parlemen. Demikian keputusan Panja RUU DOB yang disampaikan di Sidang Paripurna DPR RI, Senin (29/9). Tentu saja kabar yang tidak sedap didengar ini sangat mengecewakan. Karena masyarakat kembali dibuat lelah untuk menunggu dalam ketidakpastian.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Abdul Hakam Naja mengungkapkan, sebenarnya ada 21 DOB yang dinilai pemerintah layak dimekarkan, termasuk Propinsi Pulau Sumbawa di NTB. Tapi Panja dan pemerintah memutuskan menunda pengesahan dengan berbagai pertimbangan. “Ada 21 yang menurut pemerintah layak, tapi tidak dicapai kesepakatan,” kata Hakam Naja di Gedung DPR, sebelum Paripurna DOB, Senin (29/9).

Hakam menjelaskan, penundaan pembahasan dilakukan agar tidak timbul rasa cemburu di antara daerah-daerah yang mengusulkan DOB. Karena tidak ada yang disepakati, maka sesuai penjelasan Badan Legislasi DPR, RUU DOB termasuk komulatif terbuka. Dengan begitu bisa dicarry over ke periode DPR 2014-2019.

Prof Farouk Muhammad
Prof Farouk Muhammad

Sementara Ketua Tim Panja DOB DPD RI, Jend (Purn) Prof Dr Farouk Muhammad menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf kepada segenap masyarakat Pulau Sumbawa, karena pada akhirnya rapat terbatas pimpinan Panja/Komisi II DPR yang kemudian dikuatkan dalam Raker (pleno) memutuskan menunda pengambilan keputusan pengesahan DOB. “Saya memberi catatan untuk menunda keputusan yang sudah dibahas secara intens 21 DOB termasuk PPS, dan dilanjutkan pembahasan yang sisa selain 21 DOB tersebut,” kata Prof Farouk.

Baca Juga  Wakil Rakyat Prihatin, Sampah Berseliweran di Tepi Jalan

Ia memberikan alasan penundaan itu, antara lain kondisi keamanan tidak kondusif baik di daerah maupun di Gedung Senayan, karena adanya kecurigaan permainan uang dan lainnya. Karenanya Prof Farouk berharap kondisi ini dapat dipahami dengan kepala dingin oleh segenap rakyat Pulau Sumbawa. “Kita berharap dan doakan untuk dilanjutkan oleh pemerintah, DPR dan DPD yang baru,” pintanya. (*) Baca juga Gaung NTB

iklan bapenda