Kementerian PU Nilai Penataan Ruang dan Wilayah Sumbawa

oleh -12 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (01/10)

Tata RuangKabupaten Sumbawa berhasil masuk dalam lima besar Penataan Ruang dan Wilayah Tahun 2014. Hal inilah yang menjadi latar belakang kunjungan Lapangan Shortlist Tim Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) PU Bidang Penataan Ruang Tahun 2014 Kementerian Pekerjaan Umum, Selasa (30/9). Tim yang terdiri dari Ketua Rombongan (Tim Pelaksana) M Rasyidi Harahap, Koordinator Juri Andi Oetomo, dan Dewan Juri yaitu IF Purnomosidi Purwo dan Nirwono Yoga ini disambut Bupati Sumbawa Drs H Jamaluddin Malik didampingi Sekda Drs H Arasy Muhkan di Wisma Daerah.

amdal

Bupati Sumbawa Drs H Jamaluddin Malik dalam sambutannya mengatakan, untuk mewujudkan terciptanya pembangunan yang “tertib ruang”, diperlukan tindakan pengendalian pemanfaatan ruang yang sungguh–sungguh. Sejalan dengan perubahan dan pembaharuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah Kabupaten Sumbawa menempatkan pembangunan tata ruang sebagai faktor pendukung pembangunan infrastruktur guna mengatur dan mengurus perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang di daerah. Penataan ruang wilayah Kabupaten Sumbawa bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah agribisnis, pariwisata dan pertambangan yang memenuhi kebutuhan pembangunan berdasarkan keunggulan komparatif, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, efisien dalam alokasi investasi, produktif, aman, nyaman dan bersinergi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. disebutkan JM—akrab Bupati disapa, beberapa strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan penataan ruang Kabupaten Sumbawa. Di antaranya, strategi pengembangan kawasan yang berbasis pertanian tanaman pangan dan holtikultura, strategi pengembangan kawasan yang berbasis peternakan, kelautan dan perikanan, dan pulau kecil, strategi pengembangan kawasan pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya, serta beberapa strategi lainnya. Keberadaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) berdasarkan keputusan Bupati Sumbawa No. 959 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah ini, aktif melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penataan ruang wilayah. Capaian Kabupaten Sumbawa terhadap perencanaan tata ruang ditandai dengan penyusunan dokumen RTRW, peraturan daerah Kabupaten Sumbawa No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011–2031, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 01 Tahun 2013 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH), dokumen Rancangan Perda Bangunan Gedung, Perbup Sumbawa No. 25 tahun 2009 tentang Garis Sempadan Bangunan dengan Jalan di Kabupaten Sumbawa, dan Perbup Sumbawa No. 01 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat Kota Sumbawa Besar. Selain itu dokumen RDTR KSK Samawa Rea, Dokumen RDTR KSK Labangka, Dokumen RDTR KSP Alas Utan, dan dokumen rencana zonasi Wilayah Pesisir Dan Pengembangan Pulau– pulau Kecil (WP3K) Kabupaten Sumbawa. (*) Baca Juga di Gaung NTB

iklan bapenda
Baca Juga  Merasa Dicemarkan dan Dilecehkan, Wartawan Polisikan Kades Penyaring