Golkar NTB Tidak akan Intervensi Golkar Sumbawa

oleh -1 views
bankntb

Pemilihan Ketua Komisi DPRD

Sumbawa Besar, SR (29/09)

amdal

Golkar NTB 1Situasi di DPRD Sumbawa menjelang pemilihan ketua alat-alat kelengkapan dewan (komisi, Baleg dan BK) sudah menghangat. Semua fraksi melakukan lobi-lobi politik untuk menempatkan kadernya menduduki salah satu atau beberapa ketua komisi dan alat kelengkapan lainnya.

Beberapa fraksi sudah mengklaim diri mendapat ‘jatah’ salah satu ketua komisi. Bahkan santer terdengar di DPRD Sumbawa sudah membentuk dua kubu, yang berdampak ada beberapa partai yang bakal tidak akan mendapat satupun kue jabatan tersebut. Ada juga informasi yang menyebutkan DPD Golkar NTB mengintervensi pemilihan ketua alat kelengkapan dewan di DPRD Sumbawa.

Dikonfrontir hal itu, Sekretaris Golkar NTB, H Muh Amin SH M.Si, Sabtu (27/9), membantah adanya intervensi tersebut. Dalam menentukan siapa kader Golkar yang akan direkomendasikan menjabat salah satu ketua komisi di DPRD Sumbawa, akan diserahkan kepada DPD Golkar kabupaten setempat. Pihaknya juga tidak menetapkan target khusus kepada DPD Golkar Sumbawa untuk mendapatkan jabatan ketua komisi tertentu. Itu diserahkan sepenuhnya kepada Golkar Sumbawa bagaimana mereka melakukan lobi-lobi untuk mencapai sebuah kesepakatan dengan partai manapun di dewan. “Tidak ada target, tergantung dari mereka bagaimana membuat kesepakatan di dalam DPRD itu sendiri,” imbuhnya.

Disinggung adanya informasi terjadinya kemelut di tubuh Golkar dalam menentukan figure yang menjadi pimpinan komisi, Amin menilainya sesuatu yang biasa dan wajar terjadi. Soalnya, kadernya banyak dan semuanya berkualitas, merasa diri hebat dan pintar. Tapi dia menjamin dinamina tersebut tidak akan menyebabkan perpecahan di internal Golkar. “Golkar itu organisasi mapan dan dewasa, sangat wajar jika itu terjadi karena di dalam Golkar adalah orang-orang hebat,” tandasnya.

Baca Juga  BPKAD Sumbawa: TPP Sudah Prosedural, Honorarium Diperbolehkan

Bagaimana jika Golkar tidak mendapat satupun jabatan pimpinan di alat-alat kelengkapan dewan ? Amin yang juga Wagub NTB ini tidak merisaukannya dan menilainya bukan sebuah kegagalan Golkar. Untuk mengukur keberhasilan tidak melihat menjabat atau tidak dalam alat kelengkapan dewan tersebut, tapi eksistensi anggota Fraksi Golkar di DPRD Sumbawa. “Yang kami lihat adalah kinerja dan eksistensinya dalam melaksanakan amanat yang diemban. Jadi bukan karena dia memegang pimpinan. Meski tidak memegang jabatan pimpinan komisi tapi kalau memiliki kemampuan memperjuangkan aspirasi, itu yang paling penting daripada memegang jabatan,” tandasnya. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda