Golkar Lakukan Survey untuk Calon Bupati

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (29/09)

H Muh Amin SH M.Si, Sekretaris Golkar NTB
H Muh Amin SH M.Si, Sekretaris Golkar NTB

Pemilihan kepala daerah melalui DPR/DPRD baru saja diputuskan dalam rapat paripurna DPR RI. Tentu ini berpengaruh besar terhadap peta perpolitikan di daerah termasuk Kabupaten Sumbawa yang akan menggelar Pilkada 2015. Sebelumnya banyak figur potensial yang mendeklarasikan diri untuk maju pada Pilkada tersebut, tidak hanya dari kalangan politisi, namun juga birokrasi. Dengan system pemilihan melalui DPR ini, kans politisi untuk menjadi pemimpin daerah sangat besar.

Namun Sekretaris Golkar NTB, H Muh Amin SH M.Si, yang dicegat usai menghadiri sosialisasi BPK RI di Kampus IISBUD Samawa Rea, Sabtu (27/9), menegaskan, tidak mesti calon yang diusung dari kalangan politisi.

Khusus Golkar, kata Amin—sapaan akrab politisi yang kini menjabat Wakil Gubernur NTB, sudah ada mekanisme untuk mengusung calon yaitu menggunakan mekanisme survey.

Karena itu calon yang diusung nanti tidak hanya dari internal partai namun juga di luar struktur partai termasuk mengusung kalangan birokrasi, pengusaha, bahkan politisi dari partai lain. “Golkar sangat terbuka bagi siapa saja baik di dalam maupun di luar partai,” katanya.

Meski pemilihan melalui DPRD, lanjut Amin, Golkar tidak serta merta menunjuk kadernya menjadi calon, tapi tetap merespon aspirasi masyarakat. Tentu calon yang diusung harus memiliki aksektabilitas, popularitas dan elektabilitas tanpa melihat dia dari kalangan mana. “Kita akan lakukan survey dari semua kalangan internal maupun eksternal apakah politisi, birokrasi, mantan birokrasi, pengusaha dan akademisi,” bebernya.

Baca Juga  Tokk..!! Pembentukan Pansus Bank NTB Disetujui

Mengenai putusan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, Amin menyatakan bukan sesuatu hal aneh bagi Kabupaten Sumbawa karena sudah pernah melaksanakannya dengan mengantarkan Drs H A Latief Majid sebagai Bupati. Karena ini hal baru bagi sejumlah daerah di Indonesia, pihaknya masih menunggu draf keputusan DPR RI itu secara formal untuk mendalami PP, juklak dan juknisnya. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda