Sumbawa Besar, SR (25/09)
Alat kelengkapan DPRD Sumbawa hingga kini belum terisi. Karena itu tugas dan fungsi anggota dewan setempat belum berjalan efektif. Untuk mengisi jabatan di alat kelengkapan dewan seperti Ketua Komisi I, II, III dan IV serta Baleg (Badan Legislasi) dan BK (Badan Kehormatan), masih harus dikonsultasikan lagi dengan pihak Provinsi terutama soal tatatertib termasuk pasal-pasal krusial yang mengatur tentang alat-alat kelengkapan dewan dimaksud.
Karenanya anggota DPRD Sumbawa, Rabu (24/9) ramai-ramai bertolak ke Mataram.
Ditemui di Bandara Muhammad Sultan Kaharuddin, Kamaluddin ST M.Si—salah satu pimpinan DPRD Sumbawa, mengatakan, konsultasi yang dilakukan ini sangat penting untuk memastikan apakah pemilihan jabatan yang mengisi alat kelengkapan dewan tersebut dapat dilakukan sebelum atau sesudah adanya pimpinan DPRD definitif.
Namun Kamal—akrab politisi sekaligus Ketua DPC PPP Kabupaten Sumbawa ini, lebih setuju jika pengisian jabatan di alat kelengkapan dewan itu dilakukan sebelum adanya pimpinan dewan definitive. Alasannya agar semua anggota DPRD dapat memberikan hak suara atau hak pilihnya. Sebab jika dipilih setelah adanya pimpinan DPRD definitive, maka empat pimpinan dewan tidak berhak memberikan suaranya untuk memilih ketua komisi, Baleg dan BK. “Kami ingin suara yang diberikan utuh dan tidak sia-sia,” ucap Kamal.
Selain soal pemilihan jabatan di alat kelengkapan dewan, lanjut Kamal, yang dikonsultasikan juga cara yang ditempuh jika dalam pemilihan menggunakan system votting tersebut nantinya menghasilkan suara draw (sama). “Apakah ditentukan dari penyebaran fraksi, atau ada cara lainnya. Semua ini akan kita konsultasikan termasuk persoalan lain yang menyangkut kinerja DPRD,” tandasnya.
PPP Siapkan Kader
Di bagian lain, Kamal menyatakan bahwa PPP sudah menyiapkan kadernya untuk mengisi semua jabatan di Komisi, Baleg maupun BK. Hasil rapat fraksinya, telah ditentukan siapa-siapa yang akan mengisi jabatan tersebut sesuai dengan latar belakang dan kemampuannya. “Misalnya di Komisi I ada Ismail atau Haji Meng, Komisi IV bisa juga Haji Meng, Komisi III Rusli Manawari, dan Komisi II M Nur S.Pd. Atau bisa juga di antara mereka mengisi jabatan Baleg dan BK,” sebutnya.
Kamal tidak menampik kans PPP untuk mendapatkan salah satu jabatan di alat kelengkapan ini, cukup besar. Untuk mencapainya, PPP tengah intensif melakukan komunikasi politik dengan semua fraksi yang ada. Di antaranya PKS, Hanura, PDIP, Nasdem dan fraksi lainnya. “Inshaa Allah, semua berjalan sesuai harapan,” pungkasnya. (*) Baca juga di Gaung NTB
