Penyidik Tipikor Periksa Eks Wakil Dirut Bank NTB

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (16/09)

Suharto SH M.Si
Suharto SH M.Si

Mantan Wakil Dirut Bank NTB, Mustaram Abbas diperiksa polisi, Sabtu (13/9). Mustaram yang didampingi kuasa hukumnya, Suharto SH M.Si, dimintai keterangan oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Sumbawa selama 4 jam.

Pemeriksaan terhadap mantan pejabat Bank NTB ini setelah penyidik meminta keterangan tiga koleganya yakni Kalsum—mantan Pembantu Penyelia Administrasi Kredit, Yerianto SE MM selaku Analis Kredit, dan Siti Nuryati LM B.Sc mantan Penyelia Administrasi Kredit Dana dan Jasa.

Suharto SH yang ditemui usai pemeriksaan, menyebutkan, pemeriksaan kliennya tersebut seputar mekanisme atau prosedur pencairan kredit yang dilakukan Tahun 2007 kepada 151 karyawan PTNNT mencapai Rp 7,5 miliar atau berkisar Rp 50 juta per orang. Pasalnya, menurut laporan yang ditangani penyidik kepolisian bahwa pencairan kredit itu diduga fiktif. Namun dalam keterangan kepada penyidik, ungkap Harto—akrab pengacara blirian ini,  kliennya mengaku sudah melakukannya sesuai tupoksi. Karenanya dari versi mereka, pencairan kredit tersebut procedural, tidak ada korban maupun kerugian yang ditimbulkan. Sebab kredit tersebut sampai sekarang masih berproses. Dari Rp 7,5 milyar yang dikucurkan melalui program kredit wirausaha, sudah terbayar sebesar Rp 4 milyar lebih, sedangkan sisanya sudah ada jaminan dari nasabah (kreditur). Kreditur telah memberikan kuasa kepada Bank NTB untuk menjual agunannya yang nilainya justru lebih besar dari sisa kredit yang belum terbayar. Ini berarti, Bank NTB tidak dirugikan.

Baca Juga  Kakek Penjaga Gudang Digorok

Karena penyelidikan sedang berproses, Ia selaku penasehat hukum sangat mengapresiasi langkah-langkah yang ditempuh penyidik dalam menyikapi adanya laporan kasus ini. Upaya polisi dalam mengumpulkan data dan keterangan tidak lain untuk menjadikan persoalan ini terang-benderang memastikan prosedur dan fiktifnya pencairan kredit tersebut.

“Kita semua membutuhkan keadaan terang benderang. Mari kita ikuti proses ini dengan sabar, tenang, dan kooperatif dengan tetap taat asas dan semangat penegakan supremasi hukum. Semua ini penting agar tidak terjebak oleh prasangka-prasangka dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” pungkasnya.

Untuk diketahui, laporan kasus kredit macet itu diterima kepolisian 12 Juli lalu terkait dugaan penyimpangan yang terjadi sekitar Tahun 2007. Berawal dari pemberian kredit bagi 151 karyawan PTNNT mencapai Rp 7,5 miliar atau berkisar Rp 50 juta per orang. Namun dalam pencairan kredit disinyalir tidak sesuai prosedur yaitu dilakukan secara langsung tanpa ada pengecekan di lapangan dan jaminan dari kreditur. Pencairan kredit ini disebutkan melibatkan 9 karyawan Bank NTB Sumbawa. (*) baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda