Sumbawa Terima WTP dari Wakil Presiden

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (15/09)

Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas prestasinya memperoleh WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama dua tahun berturut-turut. Apresiasi tersebut diberikan dalam bentuk penghargaan WTP, Jum’at (12/9) kemarin.

amdal

Dalam acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2014 di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta, Wakil Presiden menyerahkan penghargaan tersebut kepada beberapa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang diterima Wakil Bupati Sumbawa Drs H Arasy Muhkan. Pemerintah melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan 65 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam sambutannya, Boediono, mengatakan Laporan Keuangan Pemerintah yang mendapatkan opini WTP ini tidak harus membuat para pimpinan instansi berbangga hati, karena opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sasaran untuk mencapai good governance dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Selain upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan, ungkap Wapres, yang juga harus ditingkatkan adalah kualitas Sistem Pengendalian Intern sebagai salah satu alat untuk melakukan pendeteksian dini atas kemungkinan terjadinya praktik-praktik yang menyimpang dalam pengelolaan keuangan Negara.  “Di sini nampaknya masih banyak yang harus kita kejar,” ujar Wapres.

“Ini momen penegasan pemerintah untuk penerapan akuntansi berbasis akrual secara penuh di 2015,” tambahnya. Penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan amanat peraturan perundang-undangan dan sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan negara. Akuntansi berbasis akrual juga akan memberikan gambaran yang menyeluruh terkait kinerja dan posisi keuangan pemerintah yang berguna dalam pengambilan keputusan bagi para pemakai laporan seperti pemerintah, DPRD, investor, akademisi serta masyarakat umum. “Untuk Pemda, saya minta Kemendagri agar koordinasikan akuntansi berbasis akrual. Selain itu saya juga minta seluruh menteri, gubernur, walikota menginstruksikan bawahannya menyiapkan langkah-langkah akuntansi berbasis akrual,” pintanya. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda
Baca Juga  Budi Suryata Siap Jadi Ketua DPRD Sumbawa