Pungut Biaya KTP, Kades dan Lurah Bisa Dipidana

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (13/09)

Ketut Sumardiata SH, Kabag Hukum Sumbawa
Ketut Sumardiata SH, Kabag Hukum Sumbawa

Pungutan biaya pengurusan KTP, KK dan lainnya yang terkait dengan dokumen kependudukan oleh pejabat pemerintah baik di kecamatan, kelurahan dan desa, harus segera dihentikan.

amdal

Peringatan ini disampaikan Kepala Bagian Hukum Setda Sumbawa, I Ketut Sumadiarta SH disela-sela Sosialisasi Pembinaan Desa Sadar Hukum (Kadarkum), belum lama ini, sebagai upaya untuk menghindari masyarakat dan pejabat pemerintah terjerat hukum. Amanat UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya alias gratis.

Dalam ketentuan tersebut ungkap Ketut—akrab pejabat ini disapa, pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan meliputi kegiatan fisik dan non fisik, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN. “Digratiskannya pengurusan dokumen kependudukan ini karena yang berkepentingan terhadap masalah administrasi kependudukan adalah negara, sehingga negara berkewajiban membiayainya atau tidak dibebankan kepada masyarakat,” jelas Ketut seraya menyebutkan dokumen kependudukan itu adalah KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran (AK).

Terkait pelarangan ini semua pihak yang berwenangan diharapkan dapat mematuhi ketentuan tersebut karena apabila melanggar dengan memungut biaya dapat dipidana dan dikenakan denda. Sebagaimana diatur dalam pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013 itu, setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT instansi pelaksana dan instansi pelaksana yang memerintahkan dan/atau menfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79A dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75 juta. “Di daerah lain banyak pejabat yang mengabaikan ketentuan ini, akibatnya banyak yang terjerat hukum. Mari kita saling menasehati dan mengingatkan agar jangan sampai karena uang sepuluh ribu kita akan berurusan dengan hukum,” pungkasnya. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda
Baca Juga  Selidiki Isu Bagi-bagi Duit, Dirut dan Humas Tiba Papua Diperiksa Jaksa