Hindari Calo Urus Ijin di KPPT

oleh -1 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (13/09)

Zulkifli S.Sos, Kepala KPPT Sumbawa
Zulkifli S.Sos, Kepala KPPT Sumbawa

Kepala Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Sumbawa, Zulkifli S.Sos, menyarankan masyarakat mengurus ijin usaha atau ijin apa saja melalui KPPT tanpa perantara atau calo. Menurut Zulkifli saat menggelar kegiatan sosialisasi perijinan di Kantor Camat Alas, belum lama ini, pengurusan ijin melalui praktek percaloan justru akan menghambat proses perijinan, karena ada banyak yang harus dikonfirmasi oleh petugas di KPPT, dan seorang perantara sulit untuk menjelaskannya.

amdal

Selain itu, sambungnya, pengurusan perijinan melalui calo, membebani pemohon ijin dengan biaya. Hal inilah yang memunculkan pemikiran masyarakat bahwa mengurus ijin itu mahal, padahal biaya itu untuk jasa perantara. Selain itu Zulkifli juga menghimbau kepada pemohon ijin agar tidak memberikan segala macam bentuk gratifikasi kepada petugas KPPT.

Disebutkan Zulkifli, hanya ada 4 perijinan yang menjadi kewenangan KPPT yang dipungut biaya atau retribusi. Selain itu semuanya gratis atau nol biaya, adalah semua hal yang berurusan dengan rumah tangga KPPT. Tetapi yang menyangkut urusan atau masalah dengan rumah tangga di luar KPPT menjadi ranah instansi lain seperti desa dan SKPD terkait. “Pengurusan ijin di luar 4 perijinan yang memiliki retribusi, tidak memiliki biaya dan tidak sulit, asalkan seluruh persyaratan sudah dipenuhi, maka proses penertiban ijin dapat dilakukan dengan cepat,” jelasnya, seraya menambahkan bahwa tidak benar kalau ada pihak yang mengatakan pengurusan ijin itu berbelit-belit.

Baca Juga  PNS Sumbawa Sambut Sukacita Kenaikan TKD

Adapun jenis pengurusan ijin yang ditarik biaya atau retribusi, sesuai dengan Undang-Undang 28 tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Ijin Usaha Perikanan (IUP) dan Pajak Reklame.

Untuk diketahui kata Zul, bahwa KPPT dalam beberapa hari ini terus melakukan sosialisasi perijinan bersama tim terpadu di antaranya Dinas PU dan Dinas Pertambangan. Ini dilakukan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pengurusan ijin sehingga dapat dipahami oleh semua pihak terutama para pengusaha dan masyarakat yang mengurus ijin. “Ketika informasi yang disampaikan kurang jelas, maka pengurusan ijin juga dapat bermasalah,” katanya.

Yang patut diketahui juga, dengan adanya ijin terhadap suatu usaha dan praktek di lapangan sesuai dengan ijin yang diberikan, maka akan memberikan jaminan kemanan dan hukum terhadap usaha tersebut. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda