Imigrasi Gandeng Dukcapil dan Disnaker, Cegah Trafficking

oleh -9 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (12/09)

Imigrasi Trafiking 1Maraknya kasus trafficking dan TKI illegal, cenderung diawali dengan pemalsuan dokumen kependudukan dan penyalahgunaan passport. Tentunya kasus ini harus disudahi dan menjadi perhatian semua pihak. Karena Untuk menjadi tanggung jawab bersama untuk meminimalisir dan mencegahnya. Hal inilah yang mendorong Imigrasi, Disdukcapil dan Disnakertrans Sumbawa menggelar Rapat Koordinasi Antar Instansi dan Sosialisasi Sistem Pelayanan Pasport Terpadu (SPPT) atau One Stop Services (OSS), dengan mengundang beberapa pihak terkait seperti PJTKI, camat dan lainnya, Kamis (11/9).

amdal

Kepala Imigrasi Klas II Sumbawa, I Made Sudarta S.Sos mengatakan, bahwa pihaknya hanya berwenang menerbitkan passport bagi calon Tenaga Kerja Indonesia maupun yang berkepentingan untuk berkunjung ke luar negeri. Untuk penerbitan passport tentu ada pesyaratan formal maupun khusus sebagaimana amanat PP No. 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian. Yaitu KTP, KK, akte kelahiran, atau ijazah. Persyaratan formal ini yang berwenang mengeluarkannya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Sedangkan persyaratan khusus berupa rekomendasi tenaga kerja, diterbitkan Disnakertrans. Hal ini mengingat sebagian besar masyarakat di daerah ini berminat bekerja di luar negeri. “Kami ingin ada penanganan dan pelayanan terpadu dari semua instansi terutama soal pengiriman TKI keluar negeri menyusul banyaknya kasus perdagangan orang atau penyelundupan tenaga kerja di bawah umur. Ini harus dicegah sehingga masyarakat tidak menjadi korban dari oknum yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya.

Baca Juga  Gubernur Gandeng BPKP Awasi Penggunaan Dana Covid-19

Di bagian lain Made Sudarta menegaskan tidak ada pungutan liar di Imigrasi. Agar tidak terjadi, pihaknya bekerjasama dengan BNI dalam pembayaran pengurusan passport. “Jadi tidak ada uang beredar di Imigrasi, semua membayar langsung di Bank BNI,” tukasnya.

Sementara Kadis Dukcapil Sumbawa, Ir H Zulkifli mengatakan, upaya yang dilakukan jajarannya untuk meminimalisir kasus pemalsuan dokumen kependudukan adalah mengintensifkan sosialisasi baik melalui media massa maupun turun langsung ke masyarakat.

Selain itu melakukan verifikasi yang ketat terhadap rekomendasi dan persyaratan yang diajukan pemohon, disamping UU No. 24 Tahun 2013 yang menganut system sel-sel aktifm yaitu pemerintah proaktif turun lapangan memberikan pelayanan kepada masyarakat guna mencegah terjadinya pemalsuan dokumen sekaligus mendorong masyarakat yang memenuhi syarat untuk mengurus dokumen kependudukan. Sebab pengurusan dokumen kependudukan digratiskan.

Ia mengakui dokumen kependudukan yang diterbitkan prosesnya mulai dari tingkat desa. Pemalsuan rentan dilakukan berawal dari proses pertama. Karenanya kepala desa atau lurah menjadi pintu awal untuk melakukan pencegahan, salah satunya ketika mengeluarkan rekomendasi harus benar-benar valid. “Ketika di tingkat desa sudah salah, maka akan terkait sampai ke atas,” ujarnya. Untuk itu pihaknya terus berkoordinasi dengan desa dan camat guna melakukan upaya bersama mengatasi persoalan yang selalu saja terjadi. “Ini perlu dukungan semua pihak,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Kadisnakertrans Sumbawa melalui Kabid Penempatan Tenaga Kerja, Nurhikmah S.Pt, menyambut positif langkah tersebut. Upaya bersama ini sangat diperlukan dalam mengatasi persoalan klasik terutama mengenai tenaga kerja dan dokumen kependudukan.

Baca Juga  Hadapi Penilai Tim Propinsi, Tim Kabupaten Lakukan Supervisi di Desa Moyo

Terkait dengan pengiriman tenaga kerja keluar negeri, pihaknya intensif melakukan sosialisasi ke desa/kelurahan maupun sekolah, bagaimana menjadi TKI yang legal, termasuk menginformasikan perusahaan mana yang resmi dan tercatat serta memiliki cabang di Sumbawa. Ini dilakukan agar tidak menimbulkan masalah ketika saat dan pasca penempatan tenaga kerja di luar negeri. Dan ketika ada masalah, pihaknya mudah untuk menanganinya mengingat perusahaan yang memberangkatkan jelas dan berada di Sumbawa. Selain itu setiap petugas lapangan yang merekrut calon TKI diberikan ID Card agar jelas siapa yang bertanggung jawab. Selama ini oknum sponsor lebih mengutamakan sisi bisnis daripada perlindungan TKI. “Pertemuan dengan sejumlah PJTKI terus kami lakukan, dan sosialisasi di tingkat masyarakat intensif digelar,” pungkasnya. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda