Jaksa Eksekusi Massal Belasan Pejabat KSB

oleh -4 views
bankntb

Kasus SPPD Fiktif

Sumbawa Besar, SR (10/09)

amdal

SPPD Fiktif KSBKantor Kejaksaan Negeri Sumbawa, Selasa (9/9), terlihat ramai. Bukan karena hajatan atau ada kegiatan arisan keluarga Adhiyaksa, namun pada hari itu kejaksaan selaku eksekutor melakukan eksekusi massal terhadap 14 pejabat dan mantan pejabat KSB yang menjadi terpidana korupsi SPPD Fiktif. Mereka adalah Syaifullah, Abdul Latief, Maslia Qomar, Denny Saputra, Hj Martini, H Amrullah Ali, Suhardi, Hadi Syafnanto, Shandy Febriansyah, Helmiati, HM Abdul Majid, Marga Rahman, Andi Amir dan Muhammad Saleh. Eksekusi yang dilakukan kejaksaan setelah Pengadilan Tipikor Mataram mengirimkan petikan putusan yang bersifat inkrach. Sejumlah pejabat ini datang diantar keluarganya yang memberikan support moril sekitar pukul 09.00 Wita. Mereka tampak tegar dan terlihat santai yang diselingi tawa canda sebelum digelandang ke Lapas Sumbawa sekitar pukul 15.00 WITA.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa, Sugeng Hariadi SH MH, menyatakan eksekusi terhadap belasan pejabat dan mantan pejabat KSB ini dilakukan sebagai tindaklanjut putusan dari Pengadilan Tipikor Mataram yang telah inkrach. ‘’Kami juga sudah menerima salinan putusannya dari Pengadilan Tipikor,’’ aku Kajari.

Saat dieksekusi ungkap Kajari, semua terpidana hadir. Namun tiga di antara mereka mengajukan permohonan penahanan di Lapas Mataram yaitu Amrullah Ali, Muhammad Saleh dan Andi Amir. Permohonan ini diajukan karena mereka berdomisili di Mataram.  Sementara 11 terpidana lainnya ditahan di Lapas Sumbawa.

Baca Juga  Genjot Penyerapan Gabah Petani, Bulog Gandeng TNI/Polri

Sebelumnya Pengadilan Tipikor Mataram menjatuhkan vonis beragam kepada 14 orang terpidana kasus SPPD Fiktif di KSB. 12 orang dijatuhi hukuman satu tahun penjara conform (sesuai) dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), sedangkan dua lainnya selama 1,6 tahun penjara yang lebih tinggi dari tuntutan JPU. Mereka terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.

Kasus SPPD Fiktif ini terjadi pada Tahun 2011 lalu. Modus yang dilakukan oknum pejabat ini dengan cara tidak melakukan perjalanan dinas sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Namun para pejabat ini sebagai pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan kegiatan perjalanan dinas itu seolah-olah telah melakukan perjalanan dengan merekayasa dan memalsukan tandatangan para pejabat dan cap stempel instansi tujuan. Akibat perbuatan ini kerugian daerah mencapai Rp 138,8 juta. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda