Mahasiswa Fikom UTS Belajar Politik di Charta Politika

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (06/09)

CEO Charta Politika dan Dekan Fikom UTS
CEO Charta Politika dan Dekan Fikom UTS

Setelah berkunjung ke sejumlah stasiun televisi nasional seperti Metro TV, TV One, MNC dan SCTV untuk menimba ilmu seputar dunia broadcasting, mulai dari peliputan, penyiaran, hingga hal-hal yang membuat sebuah program acara bertahan hidup di dunia pertelevisian, wawasan mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tekhnologi Sumbawa (Fikom UTS) kian bertambah. Hal ini setelah mereka belum lama ini melakukan study tour ke Charta Politika (CP), salah satu konsultan politik yang terkenal di Indonesia. Lembaga yang dinakhodahi Bapak Winarto Wijaya itu dinilai memiliki kredibilitas yang baik selama ini. Sebagai lembaga yang telah teruji dan terbukti kredibelnya ini tidak lepas dari sentuhan cerdas seorang Toto–panggilan akrab Winarto Wijaya dan komitmen menjadi aktor jalannya demokrasi.

amdal

Dalam kesempatan itu mahasiswa Fikom berdiskusi banyak dengan CEO CP tentang politik. Isu-isu  yang  diangkat dalam diskusi tersebut adalah isu tentang apa yang terjadi saat Pilpres. Sebab lembaga survey saat itu menjadi perdebatan kalangan masyarakat karena keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon.

Dalam penjelasannya, Toto mengatakan, survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data pokok. Tujuan dari survei yaitu memaparkan data dari objek penelitian dan menginterpretasikan serta menganalisa secara sistematis kebenaran informasi tersebut tergantung dari metode yang digunakan dalam observasi.

Baca Juga  Mahasiswa UTS Latih Masyarakat Kukin Kelola Limbah Jadi Pakan dan Pupuk

Belum lama ini digelar Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Banyak lembaga survei yang memberikan hasil penelitian mereka tentang pilpres meskipun pada implementasi hasil surveynya tak sesuai dan bisa dikatakan tak berbeda jauh dengan hasil dari KPU (Komisi Pemilihan Umum). Saat ini lembaga survei dijadikan barometer oleh masyarakat Indonesia untuk melihat hasil Pilpres, meskipun bisa dikatakan hasil yang real apabila belum ada keputusan hasil akhir dari KPU. Tak dipungkiri banyak sekali terjadi masalah kecil hingga masalah besar akibat hasil lembaga survei yang kebenaran dan keakuratan hasilnya masih tanda tanya.

Seperti survey antara Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK yang menimbulkan kontroversi karena hasilnya yang tak menentu seolah-olah ada keberpihakan di balik lembaga-lembaga survey ini. Hasil inipun membuat seluruh masyarakat Indonesia menjadi kebingungan, karena hasil survei terbagi menjadi dua kubu yang bertolak belakang. Disatu sisi masyarakat ingin mengetahui hasil dari Pilpres, di sisi lain hasil yang membingungkan membuat masyarakat ragu-ragu akan kebenaran dari survey tersebut.

Charta Politika kata Toto, hadir sebagai konsultan politik yang terpercaya. Charta Politika juga memiliki hasil survey tentang Pilpres dengan hasil akhir hanya berbeda 2 persen dari hasil akhir KPU.  Charta Politika berargumen bahwa faktanya hampir semua lembaga survei ini dibayar oleh para calon pemimpin dari daerah, provinsi bahkan yang paling tinggi yaitu pemilihan presiden. Pihaknya dikontrak untuk melakukan survey tentang mereka, sehubungan dengan hal itu,  LSI (lembaga survey indonesia) dikeluarkan dari Lingkaran Survei Indonesia karena memberikan hasil survey yang salah. Ini semua tidak bisa dilepaskan dari salah satu pihak calon presiden yang membayar mereka untuk melakukan hal itu, yang berdampak langsung kepada masyarakat. Secara  garis besar masyarakat Indonesia tidak mengetahui tentang permainan kotor saat Pilpres. Permainan kotor di balik lembaga survei ini bisa dikatakan rahasia yang tak semua orang mengetahuinya. Seharusnya ujar Toto, pemerintah memiliki tindakan tegas tentang hal-hal seperti ini melalui pengawasan terhadap lembaga survey agar masyarakat memperoleh hasil yang pasti dan tak berpihak. “Lembaga survey seharusnya menjadi tempat di mana masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan tepat tanpa keberpihakan,” pungkasnya. (*) Baca juga di Gaung NTB

iklan bapenda