Pembalakan Liar di Hutan Gili Ngara

oleh -0 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (02/09)

Julmansyah S.Hut, KPH Batu Lanteh
Julmansyah S.Hut, KPH Batu Lanteh

Kondisi hutan kemasyarakatan (HKM) di wilayah Gili Ngara, Nanga Lidam, dan Tanjung Bele Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir, sungguh memprihatinkan. Pasalnya, hutan jati yang sangat rimbun kini tidak lagi, akibat pembalakan secara liar yang dilakukan sekelompok masyarakat. Dari ribuan hektar telah terancam habis dirambah sekitar 200-an hektar.

amdal

Kepala KPH Batu Lanteh, Julmansyah S.Hut yang dikonfirmasi, Senin (1/9) mengakui kondisi tersebut. Hasil turun lapangan, ungkap Jul—akrab Ia disapa, ditemukan sejumlah kayu yang telah ditebang, bahkan sebagiannya siap angkut. Kayu itu ditebang pada malam hari, lalu diseret ke laut menggunakan kapal dan diikat atau disembunyikan di pohon bakau. “Kami sering menemukan hasil tebangan diikat di celah-celah pohon bakau agar tidak terlihat, yang kami sinyalir akan diselundupkan melalui jalur laut,” duganya.

Ia mengaku prihatin sekaligus menyesalkan adanya penebangan pohon jati secara illegal ini. Sebab jati yang ditebang tersebut berada di dalam kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKN). Kenyataan ini sangat kontradiktif, mengingat lokasi itu telah diberikan ijin HKM oleh bupati, agar masyarakat setempat dapat menanam pohon yang hasilnya dapat dimanfaatkan.

Namun kenyataannya, masyarakat justru menebang pohon yang sudah ada sehingga merusak kawasan hutan. “Harusnya mereka selaku pemegang ijin HKM menanam pohon, setelah besar dan siap dipanen, baru dapat ditebang itupun setelah mendapat ijin dari Departemen Kehutanan. Jadi bukan menebang pohon yang memang sudah ada,” sesal Julmansyah.

Baca Juga  Direktur BPR Sumbawa Siap Dibantu Ahli Pidana dari UNRAM

Aksi illegal ini menurut Jul, tidak terlepas dari peran LSM yang pernah mendampingi dan mengadvokasi masyarakat sekitar hutan untuk mendapatkan ijin HKM dari Bupati. Harusnya LSM yang nota bene yang konsen terhadap lingkungan ini tetap bertanggung jawab, tidak hanya sebatas adanya proyek. “Jangan lepas begitu saja, kami minta adanya komitmen moral dari LSM bersangkutan agar tidak muncul miss persepsi yang membuat masyarakat terutama pemegang ijin HKM mengartikan ijin itu sebagai legalitas untuk menebang pohon,” tukasnya.

Selain itu Jul juga berharap Dinas Kehutanan harus terjun memback-up KPH untuk membina masyarakat di sekitar kawasan HKM agar tidak terjadi miss persepsi dan miss komunikasi yang menyebabkan semakin meluasnya kerusakan hutan. (*) Baca di Gaung NTB

iklan bapenda